WALI Kota Palu, Hadianto Rasyid, menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan PAIR Annual Meeting 2026 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (21/7/2026).
Partnership for Australia-Indonesia Research (PAIR) Sulawesi mengelar kegiatan ini dengan mengusung tema “Coastal Communities Sulawesi: Science, Policy and Action”.
Forum ini menghadirkan peneliti, akademisi, pembuat kebijakan, dan mitra pembangunan untuk membahas isu strategis terkait perubahan iklim dan kesehatan (climate & health).
Climate & health sendiri merupakan bidang multidisiplin yang mengkaji dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Fokus utamanya mencakup pencegahan penyakit akibat perubahan iklim sekaligus penguatan sistem kesehatan.
Dalam paparannya, Hadianto menekankan pentingnya hasil riset ilmiah sebagai landasan penyusunan kebijakan pemerintah (evidence-based policy).
“Setiap kebijakan pemerintah tentu harus melalui kajian. Oleh karena itu, pemerintah sangat membutuhkan rekomendasi para peneliti khususnya dari PAIR untuk mengatasi persoalan climate & health. Bukan hanya Pemerintah Kota Palu, saya kira seluruh pemerintah daerah membutuhkan hal ini,” ujarnya dalam siaran pers yang Eranesia.id terima, Rabu (22/7/2026).
Hadianto menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palu untuk menindaklanjuti rekomendasi berbasis bukti tersebut secara konkret.
“Jika rekomendasi ilmiah sudah ada, Pemerintah Kota Palu siap mengeksekusi di lapangan,” tegasnya.
Menurut Hadianto, kolaborasi antara pemerintah dan institusi riset menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang kian kompleks.
Sinergi ini memiliki potensi besar dalam melahirkan kebijakan yang adaptif dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat.
Soroti Polemik Tambang dan Dampak Lingkungan
Selain mengisi diskusi panel mengenai arah riset masa depan, Hadianto memberikan masukan spesifik pada sesi Research Advisory.
Ia mendorong para peneliti PAIR untuk mengkaji standar pertambangan ramah lingkungan yang wajib perusahaan terapkan sebelum beroperasi.
Masyarakat memandang langkah ini krusial mengingat isu pertambangan sering memicu polemik di Sulawesi Tengah maupun tingkat nasional.
Saat ini, pemerintah pusat memegang kewenangan izin tambang, sementara pemerintah daerah dan masyarakat lokal menanggung risiko serta dampak kerusakannya.
“Untuk mengurangi polemik, perusahaan sangat memerlukan riset mengenai tambang ramah lingkungan sebelum memulai aktivitas pertambangan,” jelas Hadianto.
Keikutsertaan Wali Kota Palu dalam forum ini menegaskan komitmen Pemkot Palu dalam mendukung kebijakan berbasis riset. Langkah ini sekaligus memperkuat kolaborasi bersama perguruan tinggi dan mitra internasional demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tangguh iklim.
Sekilas Tentang PAIR Sulawesi
Pemerintah Australia (via DFAT) serta Pemerintah Indonesia melalui Kemendiktisaintek dan LPDP mendanai PAIR Sulawesi sebagai program penelitian bilateral.
Program ini melibatkan 19 universitas serta sekitar 180 peneliti di enam provinsi di Pulau Sulawesi.
PAIR Annual Meeting 2026 menjadi forum tahunan untuk mempresentasikan hasil riset tahun pertama, mengevaluasi tantangan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta menyusun prioritas penelitian tahun kedua.
