Regional

Pemprov Sulteng-BPJS Kesehatan Perkuat Program Berani Sehat demi Layanan Cepat

×

Pemprov Sulteng-BPJS Kesehatan Perkuat Program Berani Sehat demi Layanan Cepat

Sebarkan artikel ini
Wakil Gubernur Sulteng, Reny A Lamadjido, menegaskan bahwa kolaborasi ini krusial agar jaminan kesehatan daerah tepat sasaran dan terbebas dari hambatan birokrasi. Dok: Biro Adpim Pemprov Sulteng

PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) terus memperkuat kolaborasi dengan BPJS Kesehatan guna memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah melalui Program Berani Sehat.

Kedua pihak membahas penguatan kerja sama ini dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan JKN Sulteng di Kantor Gubernur, Senin (21/9/2026).

Wakil Gubernur Sulteng, Reny A Lamadjido, menegaskan bahwa kolaborasi ini krusial agar jaminan kesehatan daerah tepat sasaran dan terbebas dari hambatan birokrasi.

“Pertemuan ini menjadi kesempatan menyamakan persepsi, khususnya dalam memperluas jangkauan Program Berani Sehat bersama BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Hingga saat ini, sekitar 217 ribu warga Sulteng telah merasakan manfaat Program Berani Sehat. Salah satu keunggulannya terletak pada integrasi aplikasi SeHati dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil, dan Dinas Sosial.

Melalui aplikasi SeHati, petugas dapat langsung memverifikasi pasien yang belum memiliki kartu atau pasien yang kepesertaannya nonaktif di tempat. Dengan demikian, persoalan administrasi tidak menghambat penanganan medis.

Untuk menjaga ketepatan sasaran, Wagub meminta pemerintah kabupaten/kota rutin memperbarui data kepesertaan guna menghindari duplikasi maupun data yang tidak relevan.

“Pembaruan data itu kunci. Jika datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang wajib kita bantu sehingga petugas dapat memberikan pelayanan medis secara lebih tepat,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Pemprov Sulteng mengalokasikan anggaran sekitar Rp121 miliar pada 2026 untuk membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.

Alokasi ini melanjutkan dukungan tahun 2025 sebesar Rp68 miliar yang mengalir untuk menanggung warga kurang mampu di luar cakupan pemerintah kabupaten/kota.

Wagub mengingatkan agar kerja sama ini tak berhenti pada pemenuhan target kepesertaan, melainkan fokus pada peningkatan mutu layanan di lapangan.

“Apapun tantangannya, mari selesaikan bersama. Yang terpenting, masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” pungkasnya.