PEMERINTAH Sulawesi Tengah mengonsolidasikan percepatan pelaksanaan Asta Cita Presiden melalui Program Tiga Juta Rumah di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (28/9/2026).
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid memimpin rapat koordinasi bersama unsur organisasi perangkat daerah (OPD), para kepala daerah se-Sulteng, jajaran Bank Sulteng, serta pemangku kepentingan terkait guna menyusun langkah strategis dan mengatasi kendala lapangan.
Progres Pembangunan Masih Perlu Digenjot
Pemerintah daerah mengevaluasi capaian pembangunan rumah layak huni yang masih memerlukan kerja keras. Dari target 8.750 unit, realisasi hingga bulan lalu baru mencapai 119 unit.
“Alhamdulillah progresnya memang masih perlahan-lahan. Dari target 8.750 unit, yang selesai sampai bulan kemarin baru 119 unit. Ini tentu menjadi pekerjaan keras bagi kita semua,” ujar Anwar.
Gubernur mendesak seluruh kepala daerah untuk segera menyediakan lahan pembangunan, khususnya di wilayah berketerbatasan akses.
Ia juga mendorong Bank Sulteng mempercepat pembukaan rekening bagi penerima bantuan agar penyaluran dana berjalan lancar tanpa hambatan administratif.
RTLH Jadi Akar Masalah Kemiskinan
Pemerintah pusat mengapresiasi Pemprov dan seluruh pemkab/pemkot di Sulteng atas komitmen mereka menjalankan program prioritas Presiden tahun 2026 ini.
Analisis data pemerintah daerah menunjukkan bahwa persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) memicu tingginya angka kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah memfokuskan penanganan RTLH sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
“Saya sudah mencoba membuka data dan mencari penyebab kemiskinan tertinggi di Sulawesi Tengah. Ternyata kuncinya ada pada rumah tidak layak huni. Jadi, sebesar apa pun program yang kita buat, kalau RTLH tidak kita tangani, angka kemiskinan tidak akan turun,” tegas Gubernur.
Sebagai wujud komitmen nyata, para bupati se-Sulawesi Tengah menyepakati penanganan RTLH sebagai prioritas pembangunan tahun 2027.
Pemprov Sulteng menargetkan pembangunan sekitar 1.000 unit rumah bagi daerah berstatus kemiskinan tertinggi melalui sinergi lintas pemerintah.
