GUBERNUR Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama Wakil Gubernur, Reny A Lamadjido, memfasilitasi penyelesaian konflik lahan warga LIK Tondo, Palu.
Penandatanganan berita acara kesepakatan bersama menandai penyelesaian konflik agraria ini di Ruang Rapat Polibu, Senin (9/11/2026).
Anwar menilai kesepakatan tersebut sebagai langkah penting dalam menyelesaikan konflik agraria secara humanis.
“Intinya semua bisa berjalan. Perusahaan berjalan, rakyat terlindungi. Ini awal pelaksanaan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Anwar menekankan pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan masyarakat meski terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, pejabat pemerintah saat ini wajib mengawal dan menuntaskan setiap kebijakan daerah yang berjalan.
“Kalau mendengar rakyat susah, saya turun. Saya tidak tenang jika warga hidup dalam ketidakpastian,” ungkap Anwar.
Dalam kesepakatan tersebut, Pemprov Sulteng memikul tanggung jawab membangun 18 unit rumah tipe 36 untuk warga penerima manfaat.
Sementara itu, pihak perusahaan berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo.
Perusahaan menjamin lahan relokasi dalam kondisi aman tanpa sengketa dengan pihak mana pun.
Pemprov dan perusahaan mengatur pemindahan warga secara bertahap mulai Februari hingga April 2027 mendatang.
Anwar Hafid juga meminta Pemkot Palu ikut menyediakan fasilitas pendukung seperti jalan lingkungan dan drainase.
Ia mengapresiasi Satgas PKA, Pemkot Palu, BPN, serta seluruh pihak yang membangun komunikasi hingga mencapai kesepakatan.
“Ini kerja bersama. Perusahaan tersenyum, masyarakat tersenyum, pemerintah lega. Warga mendapatkan kepastian dan perlindungan hak,” ungkapnya.
Anwar berharap seluruh pihak konsisten menjalankan butir kesepakatan agar penyelesaian konflik agraria ini tuntas.
“Mulai sekarang masyarakat tidak perlu cemas. Namun, kesepakatan ini harus jalan, jangan berhenti pada penandatanganan,” imbuhnya.
Perwakilan warga LIK Tondo menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wagub atas kepedulian menuntaskan masalah tempat tinggal mereka.
Warga berharap pemda dan perusahaan segera merealisasikan kesepakatan tersebut agar masyarakat bisa hidup tenang bersama keluarga.
