REALISASI Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu mencapai Rp303,6 miliar hingga pertengahan November 2026. Angka tersebut setara 73,1 persen dari target tahun ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu, Syarifudin, menyampaikan capaian itu seusai mengikuti rapat evaluasi PAD.
Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, memimpin rapat tersebut di Ruang Rapat Polibu Bappeda, Kamis (12/11/2026).
Syarifudin menjelaskan, rapat membahas langkah percepatan optimalisasi sektor retribusi dan pajak daerah. Langkah ini bertujuan mengamankan target penerimaan hingga akhir tahun.
“Rapat hari ini merupakan rapat evaluasi yang membahas retribusi dan pajak daerah. Data terbaru PAD sudah mencapai Rp303,6 miliar atau sekitar 73,1 persen dari target,” ujarnya.
Hasil evaluasi masih menemukan sejumlah persoalan lapangan. Karena itu, Pemkot Palu perlu membentuk tim terpadu lintas perangkat daerah agar upaya peningkatan PAD berjalan efektif.
“OPD-OPD diharapkan tidak bekerja sendiri, tetapi bersinergi bersama dalam mengoptimalkan pendapatan daerah,” ungkap Syarifudin.
Selain sinergi antarinstansi, forum juga menyoroti pembenahan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Petugas masih menemukan beberapa kendala administrasi di lapangan, meliputi objek pajak ganda, subjek pajak ganda, dan anomali data dan pencetakan SPPT untuk objek yang sudah hilang.
“Jangan lagi tercetak SPPT untuk objek yang sudah tidak ditemukan di lapangan. Kondisi seperti ini harus segera diminimalisir,” jelas Syarifudin.
Pemerintah Kota Palu tetap optimistis mengejar sisa target pada akhir tahun anggaran 2026. Penguatan koordinasi dan pembersihan basis data perpajakan menjadi kunci utama.
“Kita berharap minimal bisa mencapai 80 persen, maksimal 90 persen, bahkan lebih apabila seluruh upaya optimalisasi berjalan sesuai rencana,” tutup Syarifudin.
