SEKRETARIS Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, meminta TPAKD dan TPID memperkuat sinergi. Ia mendorong kedua tim menghadirkan program kerja konkret dan terukur. Program itu harus berdampak langsung bagi masyarakat.
Novalina menyampaikan arahan ini saat rapat koordinasi di Ruang Rapat Nagana, Senin (16/11/2026). Acara di Kantor Bappeda Sulteng itu membahas evaluasi dan capacity building program kerja 2026.
Menurut Novalina, perluasan akses keuangan dan pengendalian inflasi adalah dua agenda strategis pembangunan daerah.Keduanya saling berkaitan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua agenda ini juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi penggerak inklusi keuangan melalui empat fokus utama. Pertama, meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, petani, nelayan, dan peternak. Kedua, memperkuat literasi keuangan serta layanan digital.
Fokus berikutnya adalah memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan lembaga keuangan. Mitra strategis itu meliputi perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).
“TPAKD tidak boleh hanya menjalankan kegiatan administratif dan seremonial. Tim harus menghadirkan program nyata yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Novalina meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat strategi pengendalian inflasi. Tim dapat menerapkan prinsip 4K. Prinsip itu mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi,dan komunikasi efektif.
Ia mengingatkan jajaran tim untuk memantau perkembangan cuaca dan potensi gangguan iklim. Cuaca sangat memengaruhi produksi pertanian dan aktivitas melaut nelayan. Kondisi iklim juga menentukan kelancaran distribusi pangan.
Novalina menekankan pentingnya integrasi program TPAKD dan TPID. Kedua tim tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Akses pembiayaan memadai bagi sektor pangan akan mendongkrak produktivitas daerah. Dampaknya, stabilitas harga kebutuhan pokok terus terjaga.
“Penguatan akses keuangan tidak hanya berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi. Langkah ini juga menjadi strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Evaluasi Objektif
Melalui rapat ini, ia menargetkan evaluasi objektif kinerja kedua tim sepanjang 2026. Evaluasi harus menghasilkan strategi peningkatan indeks akses keuangan daerah. Tim juga perlu memperkuat sistem pemantauan harga pangan serta kapasitas SDM.
Novalina meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota menyusun indikator keberhasilan. Setiap program wajib memiliki target realistis. Semua instansi juga harus menjalankan evaluasi berkelanjutan.
“Kita harus bekerja berbasis data dan memperkuat kolaborasi. Pastikan setiap kebijakan menjawab persoalan masyarakat.Jangan hanya banyak rapat, tetapi minim aksi nyata. Jangan pula banyak program, tetapi hasilnya tidak terukur,” tegasnya.













