Regional

Buka Keterisolasian Wilayah, Bupati Erwin Paparkan Kebutuhan Strategis Parimo di Kemenko IPK

×

Buka Keterisolasian Wilayah, Bupati Erwin Paparkan Kebutuhan Strategis Parimo di Kemenko IPK

Sebarkan artikel ini
Komitmen tersebut terwujud lewat audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Diskominfo Parimo

BUPATI Parigi Moutong, Erwin Burase, mendorong pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayahnya. 

Pembangunan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada potensi alam, tetapi juga membutuhkan konektivitas dan dukungan pembiayaan menyeluruh.

Komitmen tersebut terwujud lewat audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Erwin didampingi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat serta Kepala Bappelitbangda. 

Turut hadir Kepala DPKAD, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPRP, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana Prasarana Permukiman, Ronny Ariuly Hutahayan, menerima langsung rombongan Pemkab Parigi Moutong. Ia didampingi jajaran sekretaris deputi dan asisten deputi terkait.

Pada kesempatan itu, Erwin memaparkan materi bertajuk Membangun Konektivitas, Menggerakkan Pertumbuhan Kawasan: Dukungan Infrastruktur dan Kewilayahan Kabupaten Parigi Moutong. 

Paparan ini menegaskan pentingnya infrastruktur terintegrasi untuk menopang potensi besar daerah.

“Parigi Moutong memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan berkelanjutan. Wilayah ini dihuni 461.576 jiwa dengan daratan seluas 6.231,85 kilometer persegi dan garis pantai 510 kilometer,” ungkapnya. 

Namun, kesenjangan infrastruktur dasar masih menghambat maksimalisasi potensi ekonomi tersebut. 

Salah satu persoalan utama menyangkut kondisi jalan dan jembatan kabupaten.

Dari total 1.603,89 kilometer jalan kabupaten, baru 502,37 kilometer atau 31,32 persen berstatus baik. 

Sebaliknya,sepanjang 977,73 kilometer atau 60,93 persen mengalami rusak berat.

Kerusakan jalan ini menghambat mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, dan akses layanan publik antardesa. 

Pemkab pun mengusulkan pembangunan 28 unit jembatan senilai Rp68,095 miliar guna membuka akses wilayah strategis.

Pada sektor permukiman, Erwin menyoroti kebutuhan penanganan 19.716 unit rumah tidak layak huni (RTLH). 

Selain itu, terdapat kawasan kumuh seluas 67,08 hektare di 12 kecamatan dan 21 desa atau kelurahan.

Pemkab Parimo mengharapkan perluasan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan penataan kawasan kumuh. 

Daerah juga membutuhkan pembangunan rumah susun bagi ASN serta rumah khusus pesantren.

Persoalan lain mencakup pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan. Dari 19 perumahan yang tercatat,belum satu pun pengembang menyerahkan PSU menjadi aset daerah.

Tidak hanya infrastruktur fisik, kesenjangan akses digital juga menjadi perhatian serius. Dari 278 desa di Parigi Moutong,sebanyak 94 desa masih berstatus blankspot atau bersinyal lemah.

Keterbatasan sinyal tersebut menghambat akses warga terhadap informasi, pendidikan, kesehatan, dan layanan digital.

Erwin pun mengusulkan pembangunan menara pemancar (BTS) di 94 desa, internet publik gratis, serta jaringan fiber optik.

Di sektor perhubungan, pemda mendorong optimalisasi pelabuhan pengumpan di Parigi, Tinombo, dan Moutong. Usulan lainnya meliputi pengembangan Tol Laut dan peningkatan layanan penyeberangan Toboli–Wakai.

Pemkab Parimo juga mengusulkan pembangunan Rest Area di wilayah utara Parimo dengan kesiapan lahan dan desain teknis. Fasilitas ini dirancang sebagai ruang promosi produk lokal dan pemberdayaan UMKM.

Selain itu, pemda membutuhkan dukungan pengelolaan persampahan daerah. Saat ini, timbulan sampah di Parigi Moutong mencapai 84.237 ton per tahun atau 230,8 ton per hari.

Menanggapi paparan tersebut, Deputi Ronny Ariuly Hutahayan memberikan arahan terkait sinkronisasi program pembangunan. 

Pertemuan ini menjadi langkah strategis memetakan kebutuhan prioritas lintas kementerian.

Erwin menegaskan keterbatasan fiskal daerah menuntut intervensi APBN agar pembangunan berjalan cepat dan merata.Bagi Pemkab, infrastruktur merupakan instrumen membuka keterisolasian wilayah dan memacu ekonomi warga.

Di akhir pertemuan, Erwin mengundang Menko IPK berkunjung langsung ke Parigi Moutong untuk meninjau potensi agribisnis. Langkah ini selaras dengan visi Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan Melalui Gerbang Desa.