OPINI pelayanan publik di Sulawesi Tengah terus mencatat kemajuan signifikan sejak 2022. Pada tahun tersebut, hanya tiga pemerintah daerah yang meraih opini pelayanan publik kategori baik (hijau), yaitu Kota Palu, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai.
Pada 2023, jumlah Pemda kategori hijau naik 100% menjadi enam, dengan tambahan Pemkab Tojo Unauna, Banggai Laut, serta Pemprov Sulteng.
Tahun 2024 mencatat kenaikan 100% lagi, dengan 11 pemda masuk kategori hijau. Kabupaten Sigi, Morowali Utara, Tolitoli, Buol, dan Banggai Kepulauan bergabung dengan enam pemda sebelumnya.
Bahkan, pelayanan publik di lingkungan Pemprov Sulteng berhasil menembus peringkat nasional dan masuk dalam 10 besar daerah penerima penghargaan opini pelayanan publik 2024.
Sulteng meraih peringkat keenam, dengan penghargaan yang diterima langsung oleh Pj Gubernur Sulteng, Novalina di Jakarta.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, M Iqbal Andi Magga menilai pencapaian ini merupakan hasil kerja keras kepala daerah dalam mewujudkan hak-hak masyarakat atas pelayanan publik sesuai amanat UUD 1945.
“Para kepala daerah berhasil menerapkan standar pelayanan publik sesuai UU 25 Tahun 2009. Ini adalah wujud implementasi hak rakyat terhadap pelayanan publik berkualitas,” terangnya, Senin (16/12/2024).
Acara penyerahan piagam kepatuhan standar layanan publik berlangsung pada Senin, 16 Desember 2024. Gubernur Sulteng Rusdy Mastura hadir bersama Wakapolda Sulteng, para Kapolres, bupati, wakil wali kota Palu, serta kepala kantor pertanahan se-Sulteng.
Iqbal menyampaikan, tekadnya untuk berkoordinasi lebih intensif dengan pemerintah daerah agar seluruh wilayah Sulteng mencapai kategori hijau pada 2025.
Saat ini, hanya Kabupaten Morowali dan Donggala yang masih berada di kategori kuning.
“Kami akan memastikan seluruh daerah di Sulteng masuk kategori baik pada tahun mendatang. Sisa dua kabupaten hanya perlu memperbaiki beberapa sistem pelayanan di OPD terkait,” jelas Iqbal.
Ia juga menargetkan satu atau lebih pemerintah kabupaten/kota dapat menyusul Pemprov Sulteng meraih penghargaan nasional pada standar pelayanan publik.
Tahun 2024 juga mencatat sembilan layanan Kepolisian Resort Kabupaten/Kota di Sulteng dan seluruh kantor pertanahan serta ATR di wilayah tersebut berhasil meraih kategori hijau.
Gubernur Sulteng Rusdy Mastura menekankan pentingnya mempertahankan prestasi ini.
“Menata birokrasi agar melayani masyarakat bukan hal mudah. Reformasi birokrasi yang baik akan menciptakan pelayanan publik berkualitas dan menjadikan daerah kita ramah investasi,” ungkapnya.
Ia pun menitipkan capaian ini kepada gubernur baru, Anwar dan Reny, agar terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. GRA/PRA
