WALI Kota Palu, Hadianto Rasyid, didampingi sejumlah pejabat turun langsung menemui warga yang berunjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Palu, Rabu (10/9/2025).
Massa berasal dari Kelurahan Tondo, Talise, dan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore. Mereka menuntut kejelasan lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) untuk warga terdampak pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Tondo II, Talise, dan Talise Valangguni.
Hadianto menjelaskan, sejak 2021 Pemkot Palu berulang kali berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sejumlah menteri juga telah ditemui, mulai dari Sofyan Djalil, Hadi Tjahjanto, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Nusron Wahid. Tujuannya, mendesak penyerahan lahan eks HGB kepada Pemkot.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN telah menyetujui peruntukan ruang. Termasuk lahan masyarakat di kawasan eks HGB serta kawasan pertahanan dan keamanan dalam RDTR Kota Palu 2023–2043,” kata Hadianto.
Ia menegaskan, Pemkot sudah menerbitkan SK penerima lahan ganti rugi. Dalam waktu dekat, ia bersama Pangdam Palaka Wira akan kembali menemui Menteri ATR/BPN Nusron Wahid agar penyerahan lahan segera terealisasi.
“Insya Allah, kami akan kembali bertemu Pak Menteri Nusron Wahid supaya lahan eks HGB ini benar-benar bisa diserahkan kepada masyarakat,” tandas Hadianto.
Aksi warga berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Pertemuan langsung dengan wali kota diharapkan memberi kepastian bagi warga yang menunggu realisasi lahan tersebut.
Advetorial | Editor : Muh Taufan
