KANTOR Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah mencatat capaian besar dalam memperluas akses bantuan hukum.
Per 8 Desember 2025, seluruh 2.017 desa dan kelurahan di 13 kabupaten/kota di provinsi itu memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Pencapaian ini menandai langkah penting dalam menghadirkan layanan bantuan hukum yang lebih dekat, cepat, dan mudah dijangkau hingga ke tingkat desa.
Seluruh kabupaten/kota berhasil memenuhi pembentukan Posbakum dengan rincian.
Kota Palu 46 dari 46 desa/kelurahan, Banggai Laut 66 dari 66, Tojo Unauna 146 dari 146, Banggai Kepulauan 144 dari 144, Parigi Moutong 283 dari 283, Morowali Utara 125 dari 125, dan Tolitoli 109 dari 109.
Selain itu, Morowali 133 dari 133, Sigi 176 dari 176, Poso 170 dari 170, Donggala 167 dari 167, Buol 115 dari 115, serta Banggai 337 dari 337 desa/kelurahan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam mewujudkan capaian ini.
“Capaian 100 persen Posbakum Desa/Kelurahan di seluruh Sulteng menunjukkan kuatnya komitmen bersama untuk memastikan hak masyarakat atas bantuan hukum terpenuhi,” ujarnya di Palu, Senin (8/12/2025).
Rakhmat menegaskan, bahwa keberhasilan tersebut bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum secara merata.
“Dengan 2.017 desa dan kelurahan yang kini memiliki Posbakum, kami memastikan layanan bantuan hukum benar-benar hadir sampai ke akar rumput. Ini langkah besar menuju pemerataan akses keadilan bagi seluruh warga Sulteng,” tandasnya.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Sulteng akan terus memantau dan memperkuat kualitas layanan Posbakum di seluruh wilayah.
Rilis | Editor : Muh Taufan
