PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan program apresiasi “Berani Umroh Gratis Bersama Anwar–Reny” bagi masyarakat yang taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sepanjang tahun 2026.
Program ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.13.1/05/Bapenda-G.ST/2026 dan berlaku mulai 2 Januari hingga 31 Desember 2026.
Pelaksanaan program mencakup seluruh kantor Samsat dan layanan Samsat keliling di Provinsi Sulawesi Tengah.
Kepala Bapenda Sulteng, Andi Irman, menjelaskan program tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada wajib pajak yang disiplin memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Program ini menjadi penghargaan bagi masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Selain mendorong kepatuhan pajak, program ini juga diharapkan memberikan manfaat sosial dan spiritual,” ujar Andi di Palu, Rabu (4/2/2026).
Bapenda Sulteng menetapkan dua syarat utama bagi peserta undian. Pertama, wajib pajak harus terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Sulteng. Kedua, wajib pajak harus membayar PKB sebelum tanggal jatuh tempo.
Program ini tidak berlaku bagi kendaraan baru maupun kendaraan yang melakukan mutasi masuk dari luar Pemprov Sulteng.
Andi menyebutkan, persyaratan program ini sangat sederhana, yaitu membayar pajak kendaraan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
“Syaratnya hanya satu, bayar pajak tepat waktu. Kuota pemenang berjumlah 13 orang, masing-masing mewakili satu kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah,” jelasnya.
Bapenda Sulteng juga menyiapkan skema alternatif bagi pemenang undian non-Muslim. Hadiah tidak diberikan dalam bentuk paket umroh, melainkan uang tunai dengan nilai setara paket umroh.
“Jika pemenangnya non-Muslim, kami memberikan uang tunai senilai paket umroh,” tambah Andi.
Bapenda Sulteng berharap program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.
Selain itu, program ini juga diharapkan memperkuat penerimaan daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Rilis | Editor : Muh Taufan
