PULUHAN jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Roemah Jurnalis Sulawesi Tengah memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Tugu Nol Kilometer Kota Palu, Minggu (3/5/2026). Mereka menyerukan penguatan integritas dan solidaritas profesi. Mereka juga menolak praktik swasensor yang merugikan kepentingan publik.
Koordinator Lapangan Koalisi Roemah Jurnalis Sulteng, Muhajir, menyoroti tekanan terhadap kebebasan pers di daerah. Tekanan itu muncul dalam berbagai bentuk. Intimidasi terjadi saat peliputan.
Ancaman muncul secara langsung dan tidak langsung. Sejumlah pihak juga mengintervensi redaksi dalam isu sensitif.
Ia juga menyoroti praktik swasensor. Tekanan ekonomi dan politik memicunya. Jurnalis juga menghadapi minimnya perlindungan hukum dan keamanan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan jurnalis dan kebebasan pers saling berkaitan erat. Jurnalis yang tidak sejahtera lebih rentan terhadap tekanan,” ujarnya.
Muhajir menegaskan, jurnalis memegang peran sebagai pilar demokrasi. Mereka harus mendapatkan perlindungan, penghargaan, dan kesejahteraan. Ia meminta momentum May Day dan Hari Kebebasan Pers menjadi refleksi bersama.
“Tanpa jurnalis yang sejahtera dan merdeka, tidak ada pers yang benar-benar bebas,” katanya.
Ia juga menegaskan hak jurnalis atas upah layak, perlindungan kerja, dan kebebasan bekerja. Kondisi jurnalis di Sulawesi Tengah masih jauh dari ideal.
Aliansi Jurnalis Independen Kota Palu mencatat banyak jurnalis menerima upah di bawah UMP. Hal ini terjadi meski mereka sudah bekerja bertahun-tahun.
Kondisi itu menunjukkan ketimpangan. Beban kerja dan risiko tidak sebanding dengan upah.
Aliansi Jurnalis Independen Indonesia juga mencatat banyak masalah ketenagakerjaan di industri media. Perusahaan media melakukan pemotongan upah sepihak. Sejumlah perusahaan juga melakukan PHK tanpa transparansi. Banyak hak pekerja media tidak terpenuhi.
Koalisi juga menyoroti kasus PHK kontributor Liputan6.com di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Tengah.
Penuhi Hak Pekerja
Koalisi Roemah Jurnalis Sulteng menegaskan kesejahteraan jurnalis tidak bisa terpisah dari kebebasan pers. Mereka mendesak perusahaan media memenuhi hak pekerja. Perusahaan harus memberi upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan kerja.
Koalisi juga meminta perusahaan menghentikan praktik kerja tidak adil. Mereka menolak pemotongan upah sepihak. Mereka juga mendorong hubungan industrial yang transparan.
Perusahaan harus memenuhi hak dasar pekerja, termasuk cuti hamil dan melahirkan. Koalisi juga menolak PHK tidak adil, termasuk terhadap kontributor daerah.
Mereka mengecam intimidasi, kekerasan, dan intervensi terhadap kerja jurnalistik. “Setiap tekanan terhadap jurnalis menjadi ancaman bagi demokrasi,” tegasnya.
Koalisi juga meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan di sektor media. Mereka juga meminta perlindungan hukum bagi jurnalis.
Pemerintah daerah harus menjamin keterbukaan informasi publik di Sulteng.
Koalisi Roemah Jurnalis Sulteng terdiri dari AJI Kota Palu, IJTI Sulteng, PFI Palu, AMSI Sulteng, JMSI Sulteng, pers mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil.
Rilis | Editor : Muh Taufan
