BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tengah memetakan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, yang mencakup pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota.
Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Sulteng, Syarifuddin Ishak, menjelaskan, pemetaan bertujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang dapat mengganggu pelaksanaan Pilkada.
“Proses ini penting untuk mengurangi potensi konflik, pelanggaran, dan gangguan lainnya, serta memastikan Pilkada berjalan lancar dan demokratis,” terangnya di Palu, Rabu (4/9/2024).
Syarifuddin menambahkan, pengalaman Pemilu dan Pilkada sebelumnya menunjukkan adanya pelanggaran seperti politik uang, intimidasi pemilih, dan konflik antar pendukung kandidat.
“Pemetaan ini membantu fokus pada daerah yang rentan terhadap masalah-masalah tersebut,” imbuhnya.
IKP 2023 Sulteng Peringkat Empat
Ketua Bawaslu Sulteng, Nasrun mengungkapkan, pemetaan kerawanan Pilkada secara nasional telah diluncurkan sejak 26 Agustus 2024, dan Sulteng masuk dalam lima besar daerah rawan.
“Pemetaan ini erat kaitannya dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun sebelumnya yang menempatkan Sulteng di posisi empat,” tegasnya.
Nasrun mencatat, dalam IKP 2023, Sulteng termasuk dalam kategori netralitas ASN dan politik uang, dengan posisi netralitas ASN di urutan enam dan politik uang di urutan dua setelah Papua Pegunungan.
“Untuk Pilkada 2024, Bawaslu menggunakan empat dimensi dalam pemetaan kerawanan,” sebutnya.
Nasrun berharap, agar posisi Sulteng yang berada di urutan lima menjadi motivasi untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah masalah selama Pilkada 2024.
“Semoga masalah tidak terjadi pada Pemilu 2024 di Sulteng,” tandasnya. BAY/CAE
