BAKAL calon gubernur, Anwar Hafid menyamakan kondisi Sulawesi Tengah dengan gadis cantik yang menjadi rebutan banyak pria, terutama di wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Namun, menurutnya, setelah “dipinang,” dua wilayah itu mengalami “pendarahan,” karena tidak lagi mendapat perhatian, pengawasan, dan perlindungan yang baik.
“Sumber daya alam (SDA) kita sudah diambil oleh investor, tapi pengelolaannya tidak terkontrol dengan baik. Pengawasan tidak tegas, akibatnya lingkungan alam kita tercemar. Ibarat gadis cantik yang mengalami “pendarahan” karena lingkungannya tidak sehat. Boleh berdarah, tapi jangan sampai pendarahan,” terang Anwar saat berdiskusi bersama pengurus dan kader HMI MPO di Palu, Sabtu (21/9/2024).
Ketua DPD Partai Demokrat itu menjelaskan, tambang dan industrinya bisa mendatangkan manfaat jika dikelola dengan baik.
Namun, kondisi saat ini belum memberi keuntungan maksimal bagi masyarakat. SDA, khususnya pertambangan, akan habis, sehingga perlu pengawasan ketat dari pemerintah demi melindungi masyarakat.
Ia menekankan, pentingnya pemimpin yang berani dan gigih dalam membela kepentingan rakyat.
“Sulteng sangat kaya akan SDA, bukan hanya tambang. Ada pertanian, perkebunan, dan sektor kelautan seperti Teluk Tomini yang dihuni miliaran ikan. Namun, potensi ini belum optimal, seperti halnya Danau Poso yang menghasilkan listrik, tapi masyarakat sekitarnya belum merasakan distribusi listrik yang merata,” tegas Anwar.
Anggota DPR RI juga menyoroti industri smelter di Morowali dan Morowali Utara yang baru dinikmati 20 persen oleh masyarakat lokal.
Salah satu penyebabnya adalah regulasi yang tidak menguntungkan daerah, seperti adanya kebijakan tax holiday dan pengenaan pajak hanya di mulut tambang, bukan di mulut industri.
“Pendapatan asli daerah kita hanya sekitar Rp2 triliun, padahal jika pajak dikenakan di mulut industri, pendapatan bisa mencapai Rp 100 triliun. Sayangnya, regulasi yang ada merugikan daerah,” paparnya.
Anwar juga mengkritik kebijakan di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang tidak dikenakan pajak, sehingga bagi hasilnya kecil.
Oleh karena itu, ia menegaskan, perlu pengalihan pajak dari mulut tambang ke industri tambang dan pemberdayaan masyarakat lokal.
“Misalnya, pengadaan kebutuhan pokok dan seragam dinas perusahaan bisa dilakukan oleh masyarakat lokal, tapi saat ini tenaga kerja dan pemasok di IMIP sebagian besar berasal dari luar daerah,” sebutnya.
Anwar menceritakan, pengalamannya saat menjadi Bupati Morowali, di mana ia mendatangkan investor dari China dan bernegosiasi agar industri dibangun terlebih dahulu sebelum izin diberikan.
“Hasilnya, IMIP memberikan kontribusi besar terhadap listrik untuk masyarakat setempat, sebesar 25 Mega Watt,” imbuhnya.
Regulasi Sudah Jelas
Sementara itu, Perwakilan KAHMI Sudirman Suhdi yang hadir dalam diskusi menambahkan, kehadiran industri tambang seharusnya bisa meningkatkan ekonomi daerah, namun keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk mengoptimalkan manfaatnya.
“Perusahaan tambang harus diberi intervensi oleh gubernur yang berani agar masyarakat lokal diberdayakan,” ujarnya.
Sedangkan Peneliti lingkungan dari Universitas Tadulako (Untad) Palu, Ruslan Husein, juga menegaskan bahwa regulasi perlindungan lingkungan hidup sudah jelas.
“Sehingga pengawasan terhadap industri tambang harus diperketat,” katanya.
Ketua PB HMI MPO, Jabir M Yamin, mengingatkan calon pemimpin Sulteng harus memiliki kapabilitas dalam mengelola SDA, tidak hanya fokus pada sektor tambang.
“Tapi juga pertanian dan perikanan yang kaya di daerah ini,” tandasnya.
Dalam kegiatan pelantikan dan diskusi terbuka HMI MPO ini, hanya dihadiri Anwar Hafid dari tiga bakal calon gubernur yang diundang.
Ketua HMI cabang Kota Palu, Moh Africhal, menegaskan bahwa HMI MPO bersikap netral dan tidak terlibat dalam kepentingan politik tertentu.
“Kami berupaya menghadirkan diskusi yang sehat untuk membedah visi dan misi calon gubernur demi kesejahteraan masyarakat Sulteng,” tutupnya. ADV/KEI
