Regional

Tiga Kabupaten di Sulteng Berkomitmen Capai Target UHC Prioritas

×

Tiga Kabupaten di Sulteng Berkomitmen Capai Target UHC Prioritas

Sebarkan artikel ini
Gubernur Sulteng, Anwar Hafid memimpin rapat bersama Bupati Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong membahas cakupan peserta aktif JKN di Palu, Kamis (13/2/2025). Foto: HO

TIGA kabupaten di Sulawesi Tengah dengan cakupan peserta aktif JKN di bawah 80%, yaitu Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong, berkomitmen mengejar target Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.

Para bupati ketiga kabupaten menyampaikan komitmen ini langsung di hadapan Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny A Lamadjido dengan tenggat waktu hingga 25 Maret 2025.

UHC Prioritas menargetkan cakupan peserta JKN lebih dari 90% dari total penduduk serta tingkat keaktifan peserta di seluruh kabupaten/kota minimal 80%.

Anwar menegaskan, bahwa kesehatan adalah hak dasar rakyat yang harus para pemimpin penuhi.

“Berkah Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk merealisasikan pogram Berani Sehat dan mendeklarasikan UHC Prioritas pada 13 April 2025,” terangnya, Kamis (13/3/2025).

Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, Sofyney, memaparkan simulasi cost sharing antara provinsi dan tiga kabupaten, termasuk data peserta nonaktif yang perlu mengaktifkan kembali.

“Berdasarkan data, Donggala perlu mengaktifkan 16.741 peserta, Sigi 21.701 peserta, dan Parigi Moutong 9.800 peserta,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten segera menyepakati skema cost sharing serta menentukan segmen peserta nonaktif yang menjadi prioritas hingga batas waktu yang mereka tetapkan.

Untuk mendukung UHC Prioritas, BPJS Kesehatan juga telah menghitung potensi pertumbuhan peserta baru yang provinsi akan tanggung setiap bulan.

Dengan mekanisme ini, pemerintah kabupaten/kota tidak perlu khawatir jika terjadi penambahan peserta baru, karena provinsi akan menanggung pembiayaan iuran.

Wakil Gubernur Reny Lamadjido menekankan pentingnya mengoptimalkan kuota peserta JKN segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN guna mengurangi beban anggaran daerah.

Caranya, pemerintah kabupaten cukup melengkapi data calon peserta PBI dan mengajukannya melalui aplikasi SIKS-NG Kemensos.

“Rebut PBI sebanyak mungkin agar beban APBD berkurang,” tegasnya.

Dengan tercapainya UHC Prioritas, masyarakat Sulteng akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan berkualitas hanya dengan menunjukkan KTP sebagai identitas utama.

Seluruh peserta JKN dapat langsung memperoleh pelayanan kesehatan secara gratis dan efisien. *TAU/MUH