PEMERINTAH terus mempercepat transformasi pengelolaan pendapatan daerah melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam hal ini, Jasa Raharja ikut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Selanjutnya, forum bertema “Akselerasi Transformasi dan Implementasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” ini memperkuat sinergi, inovasi, dan efektivitas pemungutan. Selain itu, forum ini juga mendorong peningkatan penerimaan daerah dan perbaikan layanan publik.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, menegaskan pentingnya komitmen semua pihak. Ia kemudian meminta seluruh pemangku kepentingan mengoptimalkan pendapatan daerah.
Di samping itu, ia menyampaikan beberapa langkah strategis. Langkah tersebut meliputi intensifikasi pendapatan, ekstensifikasi potensi, peningkatan SDM, digitalisasi sistem kerja, dan inovasi berkelanjutan.
Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan komitmen negara. Negara, kata dia, terus menjaga tata kelola pendapatan daerah agar berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan.
Kemudian, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin dan Direktur Operasional Ariyandi hadir sebagai narasumber. Keduanya memaparkan peran Jasa Raharja dalam ekosistem pengelolaan pendapatan daerah.
Fokus utama, Jasa Raharja dorong peningkatan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan SWDKLLJ.
Awaluddin menjelaskan bahwa Jasa Raharja berperan sebagai enabler. Oleh karena itu, perusahaan mendorong kepatuhan melalui integrasi data dan teknologi.
“Kami mengintegrasikan data kendaraan dengan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara real-time. Kami juga mengembangkan sistem analitik untuk mendeteksi ketidakpatuhan dan menghadirkan early warning systemagar petugas dapat melakukan intervensi lebih cepat,” ungkapnya dalam siaran pers yang Eranesia.id terima, Minggu (19/4/2026).
Di sisi lain, ia menambahkan bahwa pendekatan berbasis data menjadi kunci. Dengan demikian, sistem harus memudahkan pengguna dan membangun kepercayaan.
“Kepatuhan tumbuh dari sistem yang mudah, terhubung, dan tepercaya,” kata Awaluddin.
Selanjutnya, Jasa Raharja memperkuat koordinasi lintas sektor. Perusahaan bekerja sama dengan Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, dan mitra Samsat di seluruh Indonesia.
Selain itu, Jasa Raharja mengoperasikan sistem host-to-host di 36 provinsi. Sistem ini memvalidasi data sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan.
Kemudian, langkah ini sejalan dengan transformasi digital pemerintah. Di saat yang sama, upaya ini mendukung tata kelola BUMN yang adaptif dan berorientasi pada layanan publik.
Asuransi Kecelakaan
Sementara itu, sebagai penyelenggara asuransi kecelakaan, Jasa Raharja terus menghadirkan inovasi layanan. Perusahaan memudahkan masyarakat dan memperkuat perlindungan pengguna jalan. Selain itu, perusahaan menempatkan peningkatan layanan publik sebagai prioritas utama.
Terakhir, partisipasi Jasa Raharja dalam Rakornas 2026 menegaskan komitmen perusahaan. Perusahaan terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Dengan demikian, sinergi ini mendorong peningkatan kepatuhan secara berkelanjutan. Akhirnya, sinergi ini juga menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada masyarakat.
Advertorial | Editor : Muh Taufan
