PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menargetkan penurunan angka stunting hingga 19 persen pada 2026 melalui percepatan pelbagai upaya penanganan.
Wakil Gubernur Sulteng, Reny A Lamadjido, menyebut prevalensi stunting di Sulteng masih mencapai 26,1 persen.
Ia menilai angka ini masih tinggi dan menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi bersama.
“Artinya, dari setiap 100 anak, sekitar 26 anak mengalami stunting. Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan generasi kita,” tegasnya dalam siaran pers yang Eranesia.id terima, Rabu (8/4/2026).
Reny menjelaskan, kasus stunting tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan tingkat yang bervariasi.
Karena itu, pemerintah membutuhkan langkah yang terarah, terukur, dan berbasis data agar intervensi tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sejak masa kehamilan hingga anak berusia 23 bulan.
Pada periode ini, pertumbuhan otak dan fisik anak berlangsung sangat pesat dan menentukan kualitas hidup di masa depan.
“Jika pada fase ini anak tumbuh optimal, maka potensi kecerdasannya juga akan maksimal. Sebaliknya, jika terlewat, dampaknya bisa bersifat permanen,” jelas Reny.
Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Kesehatan itu menegaskan bahwa stunting bukan penyakit menular.
Kondisi ini muncul akibat kekurangan gizi kronis.
Karena itu, pemerintah harus menangani stunting secara komprehensif. Penanganan mencakup pemenuhan gizi, pola asuh yang tepat, dan perbaikan sanitasi lingkungan.
Reny juga menyoroti pentingnya validitas data dan ketepatan pengukuran di lapangan.
Ia meminta dinas kesehatan dan puskesmas aktif mendampingi pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Langkah ini bertujuan menghasilkan data yang akurat.
“Pengukuran yang tidak tepat akan menghasilkan data yang keliru. Hal ini harus kita hindari karena akan berdampak pada kebijakan,” ungkapnya.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota menyusun analisis situasi secara komprehensif.
Ia meminta semua pihak memperkuat sinergi lintas sektor.
Pemerintah perlu mengoptimalkan pelbagai program intervensi. Program tersebut mencakup pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko stunting.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama demi masa depan anak-anak Sulawesi Tengah yang lebih sehat dan berkualitas,” pungkasnya.
Advertorial | Editor : Muh Taufan
