DINAS Perumahan dan Permukiman (Perkimtan) Sulawesi Tengah terus mengoptimalkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Program ini menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng).
Kepala Dinas Perkimtan Sulteng, Akris Fattah Yunus, menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers di Kantor Bappeda Sulteng, Selasa (14/4/2026).
Ia menjelaskan, jumlah penduduk Sulawesi Tengah mencapai sekitar 3,7 juta jiwa dengan total 731.041 unit rumah.
Dari jumlah itu, 597.902 unit atau 81,79 persen tergolong layak huni. Sementara 133.139 unit atau 18,21 persen masih tidak layak huni.
Akris menegaskan, data 133.139 unit berasal dari tahun 2024. Pada 2025, jumlah rumah tidak layak huni menurun menjadi sekitar 131.194 unit. Penurunan ini menunjukkan progres penanganan sebanyak 1.945 unit rumah.
Ia menyebutkan, data Rutilahu tersebut mencakup seluruh kelompok desil, mulai desil 1 hingga desil 10.
Namun, hasil pencocokan dengan Bappeda Sulteng dan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menghasilkan angka prioritas.
“Hasil irisan data menunjukkan 80.694 unit rumah berada pada desil 1 sampai 4. Kelompok ini menjadi prioritas penerima bantuan,” ungkap Akris, Rabu (15/4/2026).
Pemprov Sulteng kemudian menetapkan fokus penanganan melalui program unggulan “Berani Bedah Rumah” untuk 80.694 unit rumah tersebut.
“Kami bersama berbagai pihak dan arahan Bapak Gubernur akan menyusun strategi untuk terus menurunkan angka ini,” tandas Akris.
Program ini diharapkan mempercepat pengurangan Rutilahu di Sulteng sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Penulis : Rusdia | Editor : Muh Taufan
