FORUM Masyarakat Disabilitas Sulawesi Tengah (Formadistu) bersama Yayasan Sikola Mombine menyampaikan aspirasi pemenuhan hak disabilitas. Mereka menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulteng, Senin (9/11/2026).
Pertemuan ini membahas hambatan aksesibilitas layanan publik bagi penyandang disabilitas. Sektor tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, ketenagakerjaan, serta perlindungan perempuan dan anak.
Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, menilai masukan ini mengingatkan pemerintah daerah atas pekerjaan rumah yang tertunda.
“Banyak hal mereka sampaikan terkait aspirasi. Ini menjadi perhatian kami untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” ujarnya.
Hidayat menjelaskan, DPRD Sulteng telah mengesahkan landasan hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas.
Perda ini mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin kesetaraan hak disabilitas di pelbagai sektor pembangunan.
Namun, Hidayat mengakui pemerintah daerah belum mewujudkan ketentuan perda tersebut secara optimal dalam program nyata.
“Perda ini mengatur tegas tugas pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan. Namun, mereka menyampaikan masih banyak rencana aksi pemerintah yang mangkrak,” katanya.
Penyandang disabilitas mengeluhkan minimnya fasilitas ramah disabilitas di rumah sakit, sekolah, maupun ruang publik.
Selain itu, perusahaan di Sulawesi Tengah belum memenuhi kuota dua persen tenaga kerja disabilitas sesuai amanat undang-undang.
“Banyak fasilitas publik belum ramah disabilitas. Perusahaan di Sulawesi Tengah juga belum mengakomodasi tenaga kerja disabilitas sesuai ketentuan,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Sulteng siap mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana Perda Nomor 4 Tahun 2023.Evaluasi mencakup pelaksanaan program, besaran alokasi anggaran, hingga efektivitas penyaluran bantuan.
DPRD juga menekankan urgensi pendataan penyandang disabilitas yang akurat dan terintegrasi demi ketepatan sasaran kebijakan.
“Kami mengevaluasi OPD pengampu perda ini, khususnya program dan anggaran. Data valid akan menentukan ketepatan sasaran bantuan pemerintah,” tegas Hidayat.
Komisi IV berkomitmen mengawal pembangunan fasilitas publik, termasuk gedung baru DPRD Sulteng, agar menyediakan aksesibilitas fisik yang memadai.
Formadistu turut memaparkan rencana peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2026 mendatang.
Komisi IV DPRD Sulteng menyatakan kesiapan mendukung agenda tersebut sebagai wujud penguatan perlindungan hak disabilitas.
DPRD berharap RDP ini mendorong seluruh pemangku kepentingan mengoptimalkan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2023 bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
