NasionalPolitik

Pengajar Gugat UU Pemilu ke MK, Minta Syarat Usia Capres-Cawapres 19 Tahun

×

Pengajar Gugat UU Pemilu ke MK, Minta Syarat Usia Capres-Cawapres 19 Tahun

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi Pemilu di Palu, Sulawesi Tengah, Februari 2024. Foto: Taufan Bustan/Eranesia.id

SEORANG warga negara Indonesia (WNI) bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam permohonannya, ia meminta MK menurunkan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden menjadi 19 tahun.

Berdasarkan data yang dikutip dari situs resmi MK, Kamis (19/11/2026), permohonan uji materi tersebut tercatat dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026.

Dalam berkas gugatan itu, pemohon menguji ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang mengatur syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, pasal tersebut berbunyi:

“Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun,”

Sementara itu, MK sempat memaknai ulang ketentuan tersebut melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu mengubah bunyi Pasal 169 huruf q menjadi:

“Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah,”

Alasan Permohonan

Dalam uraian permohonannya, Deri yang berprofesi sebagai pengajar (guru) sekaligus aktivis menilai batasan usia 40 tahun menghambat warga negara yang memiliki kapasitas untuk maju sebagai pemimpin nasional.

Selain menyoal hak warga negara, pemohon juga menyinggung dinamika ketatanegaraan terkini terkait putusan lembaga peradilan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. 

Dalam dokumen permohonannya, pemohon mengklaim putusan tersebut memicu kekosongan kursi wakil presiden.

“Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan MA 742 K/TUN/2026 menyebabkan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026. Hal ini menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia,” tulis pemohon dalam berkas gugatannya.

Atas dasar tersebut, pemohon menilai ketentuan batas usia minimal 40 tahun pada Pasal 169 huruf q telah membatasi hak konstitusionalnya. 

Menurutnya, negara seharusnya menjamin kedudukan dan hak yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan.