OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Upaya itu menjadi bagian dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025.
OJK menjalankan komitmen tersebut melalui pelbagai program dan kebijakan. Tujuannya untuk menghadirkan layanan jasa keuangan yang lebih inklusif dan mudah diakses penyandang disabilitas.
OJK juga menerbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, OJK menerbitkan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.
Melalui regulasi itu, OJK mendorong pelaku usaha jasa keuangan menghadirkan layanan ramah disabilitas.
Layanan tersebut meliputi formulir huruf braille bagi penyandang disabilitas netra, media informasi yang aksesibel, layanan prioritas, hingga sarana pendukung lainnya.
Pada 2025, OJK juga meluncurkan Buku Pedoman Literasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas. Buku itu mengusung tema “Disabilitas Cerdas dan Sehat Finansial Menuju Indonesia Emas 2045”.
OJK menyusun buku tersebut bersama Kementerian Sosial RI, Kementerian PPN/Bappenas, dan Komisi Nasional Disabilitas RI.
Buku pedoman itu memuat panduan dasar pengelolaan keuangan. Materinya mencakup pengaturan uang dan bantuan sosial, membedakan kebutuhan dan keinginan, menabung, hingga berinvestasi secara aman.
OJK juga memasukkan materi kewaspadaan terhadap pelbagai modus kejahatan keuangan. Materi itu menjadi bagian dari edukasi perlindungan konsumen.
Ke depan, OJK akan menghadirkan buku tersebut dalam format ramah disabilitas. Format itu meliputi braille, audiobook, dan bentuk aksesibel lainnya.
Sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, OJK Sulteng menggelar edukasi keuangan dan business matching di Gedung Workshop Bank Sulteng, Kota Palu.
Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan peluncuran buku pedoman literasi keuangan disabilitas. Sekitar 200 peserta dari komunitas disabilitas di Kota Palu mengikuti kegiatan tersebut.
Kepala OJK Sulteng, Bonny Hardi Putra, menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus mendapat kesempatan yang sama dalam mengakses layanan jasa keuangan dan pengembangan ekonomi.
“Melalui kegiatan ini, OJK mendorong penyandang disabilitas agar semakin cakap mengelola keuangan, memiliki akses lebih luas terhadap produk dan layanan jasa keuangan, serta memperoleh peluang pengembangan usaha dan pembiayaan melalui business matching,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Eranesia.id, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari OJK Sulawesi Tengah, pelaku usaha jasa keuangan, dan pemangku kepentingan terkait.
Mereka memberikan materi tentang pengelolaan keuangan, pemanfaatan layanan jasa keuangan, perencanaan keuangan, hingga kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal dan penipuan.
Selain edukasi, peserta juga mengikuti business matching bersama pelaku usaha jasa keuangan. Kegiatan itu bertujuan membuka akses pembiayaan dan memperluas jejaring usaha bagi penyandang disabilitas.
Melalui kegiatan tersebut, OJK Sulteng berharap dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan penyandang disabilitas.
OJK juga ingin mendorong ekosistem ekonomi yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan di Sulteng.
Rilis | Editor : Muh Taufan
