PEMERINTAH Kota Palu terus berkomitmen mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sinergi bersama Aparat Penegak Hukum (APH).
Kolaborasi lintas instansi yang melibatkan unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Pengadilan ini terbukti efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Palu.
Plt Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu, Syarifudin, menyatakan bahwa keterlibatan APH dalam tim teknis lapangan memberikan dampak yang sangat signifikan.
“Dalam tiga tahun terakhir, wajib pajak mengalirkan ratusan miliar rupiah ke kas daerah berkat penguatan pengawasan dan pendampingan,” ungkapnya di Palu, Sabtu (27/6/2026).
Syarifudin menambahkan, pihaknya memperbarui kerja sama ini setiap tiga tahun sekali untuk memastikan pengawasan berjalan dinamis. Tim gabungan menjalankan pendampingan secara persuasif, baik kepada wajib pajak yang menunggak maupun pelaku usaha baru potensial.
Sebagai contoh, pendekatan humanis ini berhasil menyelesaikan penolakan pemasangan water meter pada salah satu usaha pencucian kendaraan.
Lewat edukasi bersama tim APH, pemilik usaha akhirnya menerima pemasangan alat tersebut sebagai dasar transparansi perhitungan pajak.
“Kontribusi APH sangat luar biasa dalam mengawal transparansi ini. Pemkot Palu menyampaikan apresiasi tertinggi atas dukungan penuh dari seluruh unsur penegak hukum dalam membangun tata kelola perpajakan yang akuntabel dan berkeadilan,” tutup Syarifudin.
Ke depan, Pemkot Palu melalui Bapenda akan terus mempertahankan kolaborasi ini demi mewujudkan pengawasan pajak yang berkelanjutan dan profesional.
