PERKEMBANGAN sistem pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) membuktikan kedaulatan sektor keuangan digital Indonesia.
Bahkan, pesatnya adopsi QRIS memicu kekhawatiran Amerika Serikat. Pasalnya, teknologi ini mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap jaringan internasional seperti Visa dan Mastercard.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Sukarna, menyampaikan hal tersebut.
Ia menjadi pembicara Seminar Posalia Sulteng Digifest di Sriti Convention Hall, Palu, Rabu (12/8/2026). Acara tersebut mengusung tema “Artificial Intelligence, Digital Payments, and Innovations”.
Irfan menilai, perkembangan teknologi digital merubah arah pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Perubahan ini terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tuntutan ekonomi hijau.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump sempat menolak perkembangan QRIS di Indonesia.
“Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump juga protes dengan QRIS ini. Masyarakat tidak perlu lagi memakai Visa dan Mastercard, sehingga mengurangi pemasukan mereka,” ujar Irfan.
Meski demikian, Irfan menegaskan bahwa QRIS membuktikan kemandirian bangsa. Indonesia mampu membangun sistem pembayaran digital tanpa bergantung pada negara lain.
“Bagi kita, ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa mengembangkan sistem pembayaran digital sendiri. Kita tidak perlu tergantung dengan negara lain,” katanya.
Irfan menjelaskan, Bank Indonesia terus memperluas pemanfaatan QRIS. BI menjalin kerja sama lintas negara demi mempermudah transaksi warga Indonesia di luar negeri.
“Makanya QRIS semakin meluas. Bank Indonesia memperbanyak kerja sama dengan berbagai negara supaya negara lain menerima QRIS kita,” ungkapnya.
Saat ini, masyarakat sudah bisa menggunakan QRIS di sejumlah negara, khususnya kawasan Asia.
“Di negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Korea, warga tidak perlu membawa uang tunai,” ujarnya.
Irfan menyebutkan, langkah ini membuktikan bahwa Indonesia melangkah di jalur yang tepat dalam menegakkan kedaulatan sistem pembayaran digital.
“Indonesia sudah berada di jalan yang benar. Kita membangun kedaulatan sistem pembayaran digital. Tantangan tetap ada, tetapi Bank Indonesia mampu menegakkan kedaulatan sistem pembayaran di dalam negeri,” tutupnya.
