PEMERINTAH Kota Palu memperkuat perlindungan konsumen. Langkah ini sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan di lingkungan aparatur sipil negara.
Komitmen tersebut terwujud melalui Sosialisasi Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Acara berlangsung di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Selasa (20/10/2026).
Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Petalolo, membuka acara mewakili Wali Kota Palu Hadianto Rasyid. Agenda ini menghadirkan perwakilan OJK, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan YLKM Sulawesi Tengah. Selain itu, hadir pula kepala OPD, camat, lurah, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Palu.
Irmayanti menegaskan peran strategis ASN dalam masyarakat. ASN perlu menjadi pemantik kesadaran warga terkait prinsip perlindungan konsumen.
“Pengetahuan ini sangat penting bagi ASN. Mereka bisa menerapkannya sendiri sekaligus mengedukasi masyarakat,” ujarnya.
Irmayanti juga mengingatkan risiko layanan keuangan digital. Kemudahan teknologi kerap memicu maraknya penipuan, investasi bodong, hingga pinjaman online ilegal.
Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap UU Nomor 8 Tahun 1999 masih rendah. Padahal, aturan ini menjamin kepastian hukum serta keamanan barang dan jasa.
Pemkot Palu berharap peserta dapat menyebarluaskan wawasan ini. Upaya ini bertujuan mencetak masyarakat yang cerdas, kritis, dan terlindungi.
