TIM Pembina Samsat Nasional memperkuat sinergi optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kepulauan Riau (Kepri). Langkah ini bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Rapat Koordinasi (Rakor) Samsat Kepri di Batam, Senin (5/10/2026), membahas strategi ini. Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menghadiri acara tersebut. Jajaran pimpinan PT Jasa Raharja juga turut hadir dalam rakor.
Komisaris Utama Jasa Raharja, Aan Suhanan menekankan hubungan kepatuhan pajak dengan keselamatan berlalu lintas.
“Kepatuhan pengesahan STNK dan pembayaran pajak menunjukkan masyarakat taat pada aturan lalu lintas,” ujar Aan dalam siaran pers yang Eranesia.id terima, Selasa (6/10/2026).
Aan mencatat tingkat kepatuhan masyarakat Kepri membayar pajak kendaraan baru mencapai 47,24 persen dari 800 ribu kendaraan.
Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin memaparkan realisasi santunan kecelakaan. Hingga September 2026, Jasa Raharja menyalurkan santunan Rp2,60 triliun secara nasional dan Rp18,75 miliar khusus di Kepri.
“Kami fokus memperkuat kehadiran Jasa Raharja dalam ekosistem keselamatan transportasi. Kami terus memperluas edukasi sesuai karakteristik warga,” kata Awaluddin.
Sekretaris Daerah Kepri Misni menegaskan pentingnya kualitas pelayanan publik untuk mendorong kesadaran wajib pajak. Pemerintah Provinsi Kepri menyesuaikan pola sosialisasi dengan kondisi geografis wilayah kepulauan.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyebut PKB dan BBNKB menyumbang porsi terbesar pendapatan provinsi.
“Sistem opsen pajak kini memberikan bagian pendapatan langsung kepada kabupaten dan kota. Karena itu, pemerintah daerah harus aktif berkolaborasi,” jelas Agus.
Rangkaian rakor berlanjut dengan kunjungan lapangan ke Kantor Samsat Batam Centre. Tim Pembina Samsat melihat langsung proses pelayanan serta mengevaluasi validasi data kendaraan di lapangan.
