Nasional

Mendagri Imbau Pemda Percepat Registrasi Digital Perlinsos agar Bansos Tepat Sasaran

×

Mendagri Imbau Pemda Percepat Registrasi Digital Perlinsos agar Bansos Tepat Sasaran

Sebarkan artikel ini
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Foto: Humas Pemkot Makassar/Eranesia.id

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). 

Langkah ini krusial untuk memastikan bantuan sosial (bansos) pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Tito menjelaskan, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government). 

Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses pelbagai layanan publik secara daring tanpa perlu mendatangi kantor pemerintahan.

“Uji coba pertamanya menyasar verifikasi dan validasi bantuan sosial, mengingat program bansos tersebar di berbagai instansi pusat seperti Kemensos dan Kementerian Ketenagakerjaan,” jelas Tito dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat akurasi penyaluran bansos. Selama ini, lapangan masih mencatat adanya warga mampu yang menerima bantuan, sementara masyarakat miskin justru belum terdata.

Untuk membenahi masalah tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan digitalisasi Perlinsos di bawah koordinasi Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini mengintegrasikan basis data lintas kementerian dan lembaga,termasuk data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.

Lebih lanjut, Tito menyebut integrasi ini mempercepat verifikasi kondisi sosial ekonomi warga melalui teknologi biometrik, mulai dari pengenalan wajah, sidik jari, hingga iris mata.

“Data kependudukan 98 persen warga Indonesia sudah tersimpan di server Kemendagri. Sistem digital Perlinsos nantinya langsung menyaring kelayakan penerima berdasarkan kepemilikan aset seperti rumah, tanah, maupun kendaraan,” ujarnya.

Tito menegaskan, percepatan program ini tidak hanya menguntungkan pemerintah pusat, tetapi juga membantu Pemda menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. 

Pasalnya, penyaluran bansos yang tepat sasaran menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat.