KAPOLRI Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan kesiapannya menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan tambang ilegal di Indonesia.
Suyudi segera mendata Izin Usaha Pertambangan (IUP) guna menentukan skala prioritas penindakan.
Ia menugaskan Bareskrim Polri dan Baintelkam untuk mendata IUP serta memetakan perusahaan tambang yang melanggar hukum. Polri memastikan penindakan tegas sesuai aturan berlaku.
“Tentunya nanti Bareskrim dan Baintelkam mendata mana yang menjadi prioritas serta apa saja target kita. Yang jelas,praktik-praktik ilegal di Indonesia pasti kita tertibkan,” tutur Suyudi dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, Suyudi menegaskan Polri tetap berkomitmen mengawal usaha pertambangan yang taat aturan.
Kepolisian juga siap menjaga iklim investasi sektor pertambangan nasional.
Sebaliknya, Polri bakal langsung menindak perusahaan yang beroperasi tanpa izin resmi.
“Tapi kalau yang mengganggu, apalagi tidak memiliki dasar hukum dan merugikan negara, kita harus sama-sama menertibkannya. Polri tentunya berada di depan,” tegas Suyudi.













