KOMISI B DPRD Kota Palu memprioritaskan pembenahan manajerial BUMD. Langkah ini krusial sebelum BUMD menyumbang Pendapatan Asli Daerah.
Ketua Komisi B DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menegaskan hal tersebut seusai rapat kerja, Kamis (23/7/2026). Rapat ini menutup rangkaian evaluasi mitra kerja sejak 20 Juli 2026.
Rusman menyebut DPRD belum menargetkan dividen besar dari BUMD untuk saat ini.
“Kami belum menuntut dividen besar untuk PAD. Kami mendorong BUMD menyehatkan manajerial dan memperkuat tim lebih dulu. Setelah bisnis berjalan baik, baru kita bicara kontribusi PAD,” ujar Rusman dirilis, Jumat (24/7/2026).
Evaluasi DPRD menunjukkan pembenahan organisasi masih menjadi pekerjaan rumah bagi BUMD Kota Palu. PT Bangun Palu Sulawesi Tengah baru mengangkat Direktur Utama pada Januari 2026.
Perumda Kota Palu melantik Direktur Utama dan Ketua Badan Pengawas pada 20 Juli 2026. Sementara itu, Pelaksana Tugas masih memimpin Perumdam AVO Kota Palu.
Kondisi ini menjadi tantangan dalam membangun tata kelola perusahaan yang sehat.
“Masalah ini mengganggu manajerial. Kami meminta seluruh perusahaan daerah segera membenahi kelembagaan agar bekerja profesional,” tegasnya.
Komisi B DPRD Palu juga menyoroti pelayanan air bersih untuk masyarakat. Rusman meminta Perumdam AVO mengoptimalkan jaringan SPAM Uveta untuk memperluas cakupan layanan.
Selain itu, PDAM Donggala masih melayani pelanggan di Palu Barat, Tondo, dan Lasoani. DPRD mendorong Pemkot Palu menyelesaikan masalah ini melalui skema kerja sama antardaerah.
DPRD pun meminta seluruh BUMD menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan bisnis.
