BANTUAN modal usaha, peralatan UMKM, dan perbaikan infrastruktur mendominasi aspirasi warga dalam Reses Anggota DPRD Kota Palu, Muchsin Ali. Kegiatan Reses Caturwulan III Masa Persidangan Tahun 2026 ini berlangsung, Jumat (6/11/2026) malam.
Politisi daerah pemilihan (Dapil) IV Palu Barat–Ulujadi ini menegaskan bahwa warga masih sangat membutuhkan dukungan modal. Pemerintah kota wajib memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat serta memenuhi kebutuhan sosial lingkungan.
Muchsin mengungkapkan, pemerintah telah merealisasikan sejumlah aspirasi masyarakat sepanjang tahun 2026. Realisasi tersebut mencakup bantuan modal usaha, pengadaan peralatan kerja, hingga pembangunan fasilitas infrastruktur.
“Tahun ini bantuan modal usaha, bantuan alat, dan infrastruktur terealisasi cukup banyak,” ujarnya.
Muchsin mengapresiasi penyaluran seluruh bantuan yang berjalan lancar tanpa hambatan. Bantuan tersebut langsung memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat setempat.
Namun, Muchsin meminta warga memaklumi beberapa proposal aspirasi yang belum terakomodasi. Keterbatasan anggaran daerah memicu pemerintah kota menerapkan kebijakan efisiensi keuangan.
Selain masalah bantuan usaha, Muchsin menyoroti keluhan warga terkait keberadaan tiang listrik milik PLN. Posisi tiang listrik tersebut mengganggu aktivitas serta mengancam keselamatan warga sekitar.
Warga telah menyampaikan keluhan tiang miring dan rawan roboh ini sejak pelaksanaan reses periode sebelumnya.Mereka mendesak PLN segera memindahkan tiang berbahaya tersebut dari permukiman warga.
“Kami memohon pihak PLN turun langsung ke lapangan. Warga khawatir tiang listrik tersebut sewaktu-waktu roboh,” tegas Muchsin.
Ia berharap PT PLN (Persero) segera menindaklanjuti laporan warga. Langkah cepat PLN sangat penting demi menjamin keselamatan masyarakat Palu Barat–Ulujadi.
Sejumlah instansi teknis Pemkot Palu turut hadir mendampingi pelaksanaan reses tersebut. Perwakilan hadir dari Dinas Perkim, Dinas Sosial, serta Dinas Koperasi, UMKM dan Ketenagakerjaan Kota Palu. Kehadiran OPD ini bertujuan mencatat dan memproses langsung seluruh kebutuhan warga.
