KANTOR Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah (Kanwil Ditjenpas Sulteng) terus memperkuat pemenuhan hak tahanan terkait akses edukasi dan bantuan hukum.
Kanwil Ditjenpas Sulteng mewujudkan komitmen ini melalui pendampingan litigasi bagi 40 warga binaan (warbin) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tolitoli, Jumat (13/11/2026).
Kanwil Ditjenpas Sulteng menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Progresif Tolitoli untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan tersebut.
Kepala Kanwil Ditjenpas Sulteng, Herman Mulawarman, menugaskan Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Stady Steven Umboh, guna meninjau agenda itu.
Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Tolitoli, I Putu Arta Wibawa, turut mendampingi kunjungan ini.
Program ini memastikan seluruh warbin memahami hak hukum serta tahapan proses peradilan yang sedang berjalan.
“Kegiatan ini sangat penting. Kami juga berterima kasih kepada LBH Progresif Tolitoli yang sudah mendampingi para tahanan di Lapas Tolitoli,” ujar Stady.
Ia menegaskan bahwa petugas pemasyarakatan wajib memberikan akses bantuan hukum secara profesional dan berkeadilan.
“Pendampingan ini penting agar warbin mengetahui hak-hak hukumnya serta memahami proses peradilan yang sedang mereka hadapi. Kami ingin memastikan akses bantuan hukum tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga dapat para tahanan manfaatkan,” ungkap Stady.
Sementara itu, Koordinator Advokasi LBH Progresif Tolitoli, Darpian, memaparkan materi mengenai hak warbin dan tahapan litigasi. Ia juga menjelaskan prinsip hukum acara pidana.
Pemaparan ini membekali para peserta agar mampu mengikuti proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami berharap para warbin memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai posisi hukum dan tahapan peradilan yang sedang mereka jalani. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu mereka tempuh serta hak-hak yang harus tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung,” jelas Darpian.
Pada kesempatan yang sama, I Putu Arta Wibawa menerangkan komitmen Lapas Tolitoli. Pihaknya telah mengikat kerja sama itu melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan LBH Progresif Tolitoli.
“Pemenuhan hak warga binaan menjadi hal utama bagi kami dalam menyelenggarakan program pemasyarakatan. Kami juga selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan para stakeholder dan pihak terkait, salah satunya bersama LBH Progresif Tolitoli dalam pendampingan bantuan litigasi bagi tahanan,” terang Putu.
Konsultasi Langsung
Panitia melanjutkan sesi pemaparan materi dengan diskusi dan tanya jawab interaktif. Para warbin memanfaatkan ruang ini untuk berkonsultasi langsung mengenai persoalan hukum masing-masing.
Salah seorang warbin berinisial HS mengaku bersyukur mengikuti kegiatan edukasi tersebut.
“Dengan penjelasan secara menyeluruh, kami dapat memahami setiap hak-hak sebagai warbin dan proses peradilan yang sedang kami jalani,” ungkapnya.
Melalui agenda ini, Kanwil Ditjenpas Sulteng mendorong penguatan kolaborasi bersama lembaga bantuan hukum. Langkah ini memastikan pemenuhan hak tahanan berjalan optimal.
Upaya tersebut mempertegas komitmen jajaran pemasyarakatan untuk menghadirkan layanan publik yang transparan, humanis, dan berkeadilan.
