WALI Kota Palu, Hadianto Rasyid, menegaskan pentingnya pembenahan disiplin aparatur menjelang tahun 2027. Pemerintah Kota Palu juga menjadikan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai fokus utama.
Hadianto menyampaikan penegasan ini saat memimpin rapat evaluasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Palu, Jumat (13/11/2026).
Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin dan Sekretaris Daerah Irmayanti Petalolo turut mendampingi rapat ini. Para asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, camat, lurah, serta sekretaris perangkat daerah juga hadir.
Hadianto meminta seluruh OPD memanfaatkan sisa waktu sekitar satu bulan menjelang akhir tahun. Mereka wajib mengevaluasi kinerja masing-masing secara menyeluruh.
Pembenahan internal menjadi kunci agar pelayanan masyarakat semakin maksimal pada 2027.
“Sisa waktu ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi seluruh target dan memperbaiki kekurangan yang masih ada sebagai bekal memasuki tahun 2027,” ungkapnya.
Hadianto secara khusus menyoroti masih lemahnya kedisiplinan aparatur di sejumlah perangkat daerah.
Ia menginstruksikan kepala OPD, camat, dan lurah untuk memperketat pengawasan pegawai. Para pimpinan akan menjalankan briefing rutin, menguatkan manajemen kerja, serta menegakkan profesionalisme tugas.
Hadianto mengingatkan para pimpinan agar tidak sekadar memberi arahan. Mereka harus mampu menjadi teladan lewat kinerja nyata.
Pemerintah Kota Palu akan mengevaluasi pejabat berdasarkan hasil kerja, integritas, dan kemampuan memimpin organisasi.
Selain disiplin, Hadianto menekankan perlunya perbaikan layanan di berbagai sektor strategis.
Sektor ini meliputi pengelolaan sampah, penanganan stunting, layanan kesehatan, penataan ruang, hingga pengawasan pembangunan.
Kualitas layanan yang baik akan mendongkrak kepercayaan publik sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.
Pada kesempatan itu, Hadianto meminta seluruh OPD menerapkan pola kerja presisi dan berbasis kinerja.
Ia menargetkan sistem e-office, dashboard monitoring, dan pelaporan elektronik berjalan optimal mulai Desember 2026. Sistem digital ini bertujuan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“Saya ingin budaya kerja Pemerintah Kota Palu seperti hotel bintang lima, semua serba presisi, rapi, tepat waktu, dan tidak mengabaikan hal-hal kecil,” tegasnya.
Di akhir rapat, Wali Kota menginstruksikan seluruh OPD menyerahkan hasil evaluasi internal dalam satu pekan.
Laporan ini menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan tata kelola pemerintahan pada 2027. Hasil evaluasi tersebut juga menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan publik Kota Palu.
