HeadlineRegional

Angka Kematian Ibu dan Anak Meningkat, Pemkab Parimo Lakukan Intervensi Terpadu

×

Angka Kematian Ibu dan Anak Meningkat, Pemkab Parimo Lakukan Intervensi Terpadu

Sebarkan artikel ini
Sepanjang 2024 hingga Agustus 2026, data mencatat 25 kematian ibu dan 190 kematian balita. Masa neonatal menyumbang 86 persen dari total kematian anak tersebut. Foto: Diskominfo Parimo

PEMERINTAH Kabupaten Parigi Moutong menggelar Lokakarya I Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak.Kegiatan berlangsung di Kantor Bupati Parigi Moutong, Senin (2/11/2026).

Staf Ahli Krisdaryadi Ponco Nugroho membacakan sambutan tertulis Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase.

Ia menegaskan penurunan angka kematian ibu dan anak menjadi prioritas pembangunan daerah. Langkah ini membutuhkan perhatian serius dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Setiap kematian ibu dan anak membawa kehilangan besar bagi keluarga dan daerah,” ujar Krisdaryadi.

Pemkab Parimo mencatat kematian ibu naik dari sembilan kasus pada 2024 menjadi 10 kasus pada 2025.

Angka kematian bayi baru lahir juga meningkat dari 54 menjadi 70 kasus pada periode sama.

Sepanjang 2024 hingga Agustus 2026, data mencatat 25 kematian ibu dan 190 kematian balita. Masa neonatal menyumbang 86 persen dari total kematian anak tersebut.

Sebagian besar kasus kematian sebenarnya dapat dicegah. Kuncinya terletak pada pelayanan berkualitas, rujukan cepat,dan dukungan keluarga siaga.

Semua pihak harus bekerja sama secara terpadu. Sinergi mencakup pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, pemerintah kecamatan, desa, hingga masyarakat.

Langkah ini memperkuat visi pembangunan Parigi Moutong 2025–2029 melalui Gerbang Desa. Fokus utamanya berada pada misi ketiga tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kabid Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong, Irdan, memberi penjelasan mengenai fungsi dokumen tersebut.Dokumen menjadi pedoman perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program berbasis data.

“Lokakarya bertujuan memetakan situasi dan penyebab kematian. Forum ini juga menetapkan sasaran, arah kebijakan, dan strategi daerah,” ungkapnya.

Selain itu, lokakarya menyusun fokus intervensi berbasis siklus kehidupan. Peran OPD, pemerintah desa, dan mitra nonpemerintah turut diperjelas.

Tim penyusun menjamin pengintegrasian seluruh intervensi ke dokumen perencanaan daerah. Dokumen mencakup RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA, hingga DPA.

Sistem ini juga memperkuat kualitas data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berjenjang.

Kegiatan menghadirkan pejabat Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas P2KB Sulawesi Tengah. Hadir pula Kepala Bappelitbangda, pimpinan tinggi pratama, serta tenaga ahli RAD-KIA.

Panitia mengundang para camat, kepala puskesmas, bidan, dan PLKB wilayah fokus. Perwakilan organisasi, Tim IPAS,dan pemangku kepentingan terkait turut hadir.

Lokakarya ini menggalang komitmen lintas sektor. Penguatan pelayanan menyasar wilayah sulit akses dan kelompok rentan demi menekan angka kematian.