UPAYA pemulihan pendidikan pascabencana di Sumatra terus menunjukkan perkembangan. Hingga 27 Februari 2026, pemerintah mencatat 1.741 sekolah telah masuk dalam skema revitalisasi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dihimpun Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) menunjukkan nilai total program tersebut mencapai Rp1,254 triliun.
Dari angka itu, sekitar Rp411,4 miliar sudah mengalir ke sekolah-sekolah penerima.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menyebut percepatan pemulihan pembelajaran menjadi fokus utama pemerintah.
Menurutnya, situasi darurat tidak boleh menghambat hak anak untuk belajar dalam lingkungan yang aman.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya mempercepat pencairan anggaran, tetapi juga menyempurnakan mekanisme penyaluran bantuan.
“Langkah ini diambil agar ruang belajar yang rusak bisa segera diperbaiki dan kegiatan belajar mengajar kembali berjalan normal,” ungkapnya dalam siaran pers yang Eranesia.id terima, Minggu (1/3/2026).
Pada pekan ini, pencairan dana sempat mengalami penyesuaian. Pemerintah menambahkan komponen mebel dalam dokumen kerja sama sehingga memerlukan adendum PKS.
Meski begitu, proses administrasi ditargetkan kembali berjalan penuh pada pekan depan.
Dalam waktu dekat, pemerintah juga berencana menambah 248 sekolah ke dalam daftar penerima program revitalisasi.
“Sekolah yang telah merampungkan PKS tetap menjalani proses pencairan sesuai tahapan,” tegas Gogot.
Di sisi lain, dukungan pembiayaan juga datang melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik). Satuan kerja tersebut membuka blokir anggaran bantuan pemerintah sebesar Rp21,6 miliar.
Dana ini akan membantu sekolah memenuhi kebutuhan pembelajaran pada masa transisi dari tanggap darurat menuju fase pemulihan.
Tak hanya sekolah, guru terdampak juga mendapat perhatian. Pemerintah telah menyalurkan Rp220 miliar kepada sekitar 36 ribu guru. Sementara itu, sekitar 23 ribu guru lainnya masih menjalani proses verifikasi sebelum menerima bantuan.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan proses belajar tetap berlangsung, meskipun daerah terdampak masih berada dalam fase pemulihan pascabencana.
Rilis | Editor : Muh Taufan
