KETUA Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK DPRD) Sulawesi Tengah, Musliman, menyoroti uji coba jalur dua arah di Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 3 yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Musliman mengaku menerima banyak masukan dari warga Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. Mereka menyampaikan pandangan terkait kebijakan pembukaan dua arah di kedua jembatan tersebut.
“Sebagai anggota dewan, banyak masyarakat menyampaikan masukan kepada saya soal kebijakan ini,” ujarnya dalam konferensi pers di Palu, Jumat (29/5/2026).
Musliman mendukung langkah Pemerintah Kota Palu untuk mengurai kemacetan. Ia menilai kebijakan itu dapat memperlancar arus lalu lintas.
Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tetap mengutamakan keselamatan. Ia juga meminta pemerintah memberi perhatian serius pada kondisi konstruksi jembatan.
Musliman menilai usia Jembatan Palu 1 perlu menjadi perhatian utama. Menurut dia, jembatan itu sudah hampir berusia 50 tahun.
“Saya perlu menyampaikan pandangan ini agar menjadi perhatian wali kota dan masyarakat. Usia Jembatan Palu 1 jangan sampai luput dari analisis,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah meresmikan Jembatan Palu 1 pada 1979 melalui Hamengkubuwono IX. Pemerintah mulai membangun jembatan itu sejak 1978.
Selain faktor usia, Musliman menyoroti dampak gempa terhadap kekuatan konstruksi jembatan.
“Kalau kebijakan ini tetap berjalan, silakan. Tetapi pemerintah harus segera menganalisis kembali kondisi jembatan. Pemerintah juga harus memperhatikan dampak gempa,” ujarnya.
Musliman meminta pemerintah segera mengambil langkah jika hasil evaluasi menunjukkan perlunya penguatan konstruksi.
“Kalau memang perlu menambah penyangga atau melakukan perbaikan, segera lakukan agar program ini berjalan lancar,” ungkapnya.
Musliman menegaskan, ia menyampaikan masukan ini bukan untuk mencari kelemahan pemerintah. Ia ingin memastikan program tersebut berjalan aman bagi masyarakat.
“Kita harus memberi masukan. Ini bukan mencari kelemahan pemerintah. Ini demi memastikan program yang baik tidak berdampak buruk bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Palu meninjau kembali kondisi kedua jembatan. Ia mendorong pemerintah melibatkan para ahli untuk memeriksa konstruksi secara menyeluruh.
Menurutnya, evaluasi teknis sangat penting. Langkah itu akan memastikan kebijakan berjalan optimal dan keselamatan masyarakat tetap terjaga.
