DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar rapat paripurna, Senin (13/7/2026). Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD. Rapat tersebut membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
DPRD memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Palu. Pemkot berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Pemkot meraih WTP ini untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Juru bicara Pansus, Sultan Amin Badawi, memberikan laporan penting. Pansus mengonfirmasi seluruh komponen LKPD 2025 secara detail bersama OPD terkait. Komponen tersebut meliputi neraca, laporan arus kas, hingga catatan keuangan.
Sultan menyebut Wali Kota Hadianto Rasyid dan jajaran sukses meraih opini WTP ini. Mereka melakukan penguatan pengendalian internal serta meningkatkan kualitas laporan. Mereka juga membenahi BUMD dan menata aset daerah.
DPRD mengapresiasi progres tindak lanjut rekomendasi BPK. Realisasi tindak lanjut tersebut mencapai 74,63% per semester II/2025.
“Opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan indikator akuntabilitas. Kami berharap Pemkot terus meningkatkan kualitas anggaran. Masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat APBD,” ungkap Sultan.
Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menyampaikan apresiasi balik. Ia berterima kasih kepada Badan Anggaran, Bapemperda, dan Pansus DPRD atas saran konstruktif mereka.
“Seluruh rekomendasi DPRD menjadi bahan evaluasi berharga bagi Pemkot Palu. Kami ingin memperbaiki tata kelola administrasi dan keuangan di masa mendatang,” tutur Imelda.
DPRD akhirnya resmi menyetujui Ranperda ini. Kedua lembaga kini sepakat untuk terus bersinergi. Mereka berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat.
