BADAN Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu menyoroti bantuan stunting dari pusat sebesar Rp4 miliar. Mereka mempertanyakan efektivitas anggaran tersebut dalam percepatan penanganan stunting di Kota Palu.
Isu ini mengemuka dalam rapat Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Palu, Kamis (2/7/2026).
Anggota Banggar, Abdurahim Nasar Al-Amri, melontarkan sorotan tersebut. Ia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Palu memaparkan strategi dan capaian program.
“Sebelumnya, forum membahas bantuan Rp4 miliar untuk stunting. Dengan anggaran besar, kami ingin tahu strategi Dinas Kesehatan. Jangan sampai anggaran besar, tapi hasilnya tidak maksimal,” tegas Abdurahim.
Abdurahim juga mendesak Dinkes menyajikan data terbaru anak stunting. Menurutnya, akurasi data sangat krusial untuk mengukur efektivitas anggaran dan bahan evaluasi.
Ia pun mempertanyakan bentuk intervensi yang berjalan saat ini, seperti pemenuhan gizi dan pendampingan keluarga.
Kepala Dinkes Kota Palu, dr Rochmat Jasin, memberikan tanggapan. Ia menjelaskan bahwa penurunan stunting merupakan program lintas sektor yang melibatkan berbagai OPD.
“Penanganan stunting tidak hanya bertumpu pada Dinas Kesehatan. Kami melakukan intervensi spesifik di bidang kesehatan. Selain itu, OPD lain menjalankan intervensi sensitif seperti penyediaan sanitasi dan ketahanan pangan,” urai Rochmat.
Rochmat juga meluruskan indikator stunting. Pemerintah menetapkan status stunting berdasarkan standar nasional melalui pengukuran antropometri. Oleh karena itu, anak kategori stunting tidak selalu mengalami gizi buruk. Namun, pertumbuhan fisik mereka memang berada di bawah standar.
Ia menambahkan, Dinkes terus memperbarui data lapangan untuk menentukan intervensi yang tepat. Meski demikian, Rochmat menekankan bahwa kesuksesan program tidak melulu soal anggaran. Sinergi semua pihak jauh lebih menentukan.
“Keberhasilan ini membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan tenaga kesehatan. Pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga kesadaran masyarakat juga sangat penting,” imbuhnya.
Banggar DPRD Palu menjadikan evaluasi sektor kesehatan sebagai fokus utama dalam meninjau APBD 2025. DPRD berkomitmen memastikan setiap program berjalan sesuai aturan. Program harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
