EKONOMI Sulawesi Tengah mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 8,32% hingga Mei 2026. Angka ini melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada posisi 5,61%.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Sulteng, Teddy Suhartadi Permadi, menyampaikan capaian ini di Kota Palu, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, sektor industri pengolahan komoditas besi baja, nikel, dan kokas mendominasi lonjakan pertumbuhan tersebut
“Selain itu, belanja pemerintah melalui APBN dan APBD turut menopang tren positif ini,” ujar Teddy saat menjadi narasumber pada Jurdet TW II x Fresh OJK Sulteng di Palu, Kamis (2/7/2026).
Hingga 31 Mei 2026, realisasi pendapatan APBN di Sulteng menyentuh Rp3,51 triliun atau 39,18% dari target. Penerimaan perpajakan dalam negeri menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp1,59 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja APBN mencapai Rp8,85 triliun atau 41,94% dari pagu. Belanja Transfer ke Daerah (TKD) mendominasi pengeluaran ini dengan total Rp6,2 triliun.
Akibat tingginya belanja, APBN regional Sulteng mengalami defisit sebesar Rp5,34 triliun.
Pada sektor APBD, pendapatan daerah Sulteng terealisasi sebesar Rp5,56 triliun. Pendapatan transfer pusat masih mendominasi perolehan ini dengan angka Rp4,48 triliun.
Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai Rp1,06 triliun.
Kondisi tersebut menunjukkan kemandirian fiskal Sulteng masih rendah, yaitu pada angka 19,06%. Sulteng masih bergantung penuh pada dana transfer pusat.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja APBD menyerap dana sebesar Rp5,59 triliun. Belanja pegawai mendominasi anggaran ini hingga Rp3,75 triliun atau 67,15% dari total belanja. Alhasil, APBD Sulteng mengalami defisit sebesar Rp28,59 miliar.
Teddy mengingatkan, pemerintah daerah agar segera meningkatkan PAD dan melakukan efisiensi belanja. Langkah ini penting guna menciptakan struktur fiskal yang lebih sehat.
“Pemda juga perlu mengarahkan APBD untuk belanja yang menyentuh masyarakat langsung,” tandasnya.
Ke depan, pemerintah daerah harus mendorong diversifikasi ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Optimalisasi belanja produktif wajib menjadi prioritas demi memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara inklusif.
