BADAN Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu optimistis mampu mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 sebesar Rp415 miliar. Mereka bahkan memproyeksikan realisasi akhir tahun nanti bisa melampaui target tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Bapenda Kota Palu, Syarifudin, membeberkan data realisasi kas daerah hingga pertengahan tahun ini. Hingga Juni 2026, realisasi PAD Kota Palu baru menyentuh angka Rp141 miliar.
“Realisasi PAD khusus sektor pajak baru mencapai 34 persen dari target. Kami tetap optimistis capaian ini terus melonjak,” ujar Syarifudin, Sabtu (13/6/2026).
Sektor Lampu Jalan Jadi Penyumbang Terbesar
Syarifudin menjelaskan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) menjadi penyumbang terbesar kas daerah saat ini. Realisasi PPJ hingga Juni 2026 sudah menembus Rp32 miliar atau sekitar 44 persen dari target Rp75 miliar.
“Kontribusi PPJ sangat besar karena masyarakat dan pelaku usaha membayar pajak ini langsung lewat penggunaan listrik,” jelasnya.
Selain PPJ, sektor pajak makanan dan minuman juga menunjukkan tren positif. Sektor kuliner ini menyumbang Rp26 miliar dari target Rp72 miliar.
Galian C Sempat Tersendat
Meski beberapa sektor tumbuh positif, Syarifudin mengakui ada jenis pajak yang bergerak lambat. Sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau galian C menjadi pemicu utama perlambatan ini.
Aktivitas usaha galian C di Kota Palu sempat lumpuh selama dua bulan. Hal itu terjadi karena dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) belum terbit.
“Jika kondisi normal, realisasi total saat ini harusnya sudah 40 persen. Berhentinya aktivitas galian C membuat pergerakan omzet pajak melambat,” ungkap Syarifudin.
Namun, Bapenda yakin penerimaan daerah akan melesat pada semester kedua. Keyakinan ini muncul setelah sektor galian C kembali beroperasi seiring terbitnya dokumen perizinan.
Tim 82 Kawal Kepatuhan Pajak
Pemerintah Kota Palu mengandalkan Tim 82 untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Pemkot membentuk tim ini sejak 2024 dan terus mengevaluasi kinerjanya setiap tahun.
Para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengomandoi langsung tim khusus ini. Mereka bertugas memberikan edukasi, pembinaan, serta mengawasi kepatuhan para pelaku usaha dalam membayar pajak.
Syarifudin juga mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk tertib mengelola dan melaporkan pajak mereka.
“Pembangunan daerah yang kita nikmati berasal dari kontribusi pajak masyarakat. Kami berterima kasih kepada wajib pajak yang selalu patuh,” pungkasnya.
