KABAR baik menghampiri para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). DPR RI bersama pemerintah menyepakati peningkatan status PPPK.
Seluruh PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu. Selain itu, mereka juga berpeluang mengikuti seleksi CPNS.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyampaikan hal tersebut. Kesepakatan ini merupakan hasil pengawalan aspirasi PPPK oleh DPR.
“Alhamdulillah, pimpinan DPR dan pemerintah sepakat memindahkan status PPPK. PPPK paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu. Mereka juga punya hak sama menjadi CPNS,” ujar Bahtra di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengapresiasi kesepakatan tersebut. Poin penting lainnya adalah pembebanan gaji pokok PPPK ke APBN.
Skema ini memberikan kepastian kesejahteraan bagi para pegawai. Pemerintah pusat akan menanggung gaji pokok mereka secara penuh.
“Gaji pokok mereka ditanggung APBN. Ini pencapaian luar biasa dari perjuangan Komisi II,” tambah Bahtra.
Meski demikian, kebijakan ini masih membutuhkan payung hukum teknis. DPR kini menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dari eksekutif.
“Kita tinggal menunggu Peraturan Pemerintah. Kami yakin Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi masyarakat terkait PPPK,” pungkas Bahtra.
