WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026). Keputusan ini memunculkan pertanyaan publik mengenai hak pensiun dan fasilitas negara setelah melepas jabatan.
UU Nomor 7 Tahun 1978 merinci hak mantan wakil presiden sebagai berikut:
Besaran Uang Pensiun Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100% dari gaji pokok terakhir.
Pasal 2 aturan yang sama menetapkan gaji pokok wakil presiden sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Merujuk PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok tertinggi pejabat negara (Ketua MPR,DPR, BPK, dan MA) adalah Rp5,04 juta per bulan. Dengan demikian, gaji pokok sekaligus pensiun pokok wakil presiden mencapai Rp20,16 juta per bulan.
Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat juga berhak atas:
- Tunjangan Pensiun: Mengikuti aturan pensiun pegawai negeri.
- Biaya Rumah Tangga: Tanggungan biaya pemakaian air, listrik, dan telepon.
- Jaminan Kesehatan: Seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden dan keluarga.
- Akomodasi dan Transportasi: Rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya, serta kendaraan dinas lengkap dengan pengemudi.
Pemerintah mulai membayarkan seluruh hak tersebut pada bulan berikutnya setelah MPR menetapkan pemberhentian secara hormat.
Syarat Pemberhentian dengan Hormat Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1978 mengategorikan setiap pemberhentian wakil presiden sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR menetapkan sebaliknya (pemberhentian tidak dengan hormat). Selama MPR menetapkan pengunduran diri Gibran sebagai pemberhentian dengan hormat, ia tetap berhak menerima seluruh uang pensiun dan fasilitas negara tersebut.
