DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah mengingatkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 harus matang.
Pasalnya, penyusunan satu perda menghabiskan anggaran hingga ratusan juta rupiah uang rakyat.
Olah karena itu, regulasi yang terbentuk tidak boleh berakhir tanpa manfaat bagi masyarakat.
Bapemperda DPRD Sulteng bersama 16 organisasi perangkat daerah (OPD) menggelar rapat finalisasi usulan Propemperda 2027.
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Baruga Gedung B DPRD Sulteng, Rabu (11/11/2026).
Anggota Bapemperda DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, menyoroti kendala penyusunan naskah akademik Ranperda pada tahun sebelumnya.
Sejumlah usulan Ranperda terdahulu batal dibahas akibat OPD pengampu tidak mengalokasikan anggaran kajian.
“Pengalaman sebelumnya, Ranperda sudah masuk Propemperda tetapi ternyata OPD tidak memiliki anggaran,” kata Mahfud.
Ia menegaskan penyusunan perda membutuhkan naskah akademik mendalam bersama para akademisi.
Kesiapan anggaran dan substansi harus dipastikan sejak awal agar tidak membebaskan keuangan daerah.
Mahfud meminta pemerintah daerah dan DPRD menghindari penerbitan perda formalitas tanpa implementasi nyata.
“Rugi sekali jika perda tidak dipakai dan tanpa pergub. Padahal satu perda menghabiskan ratusan juta,” tegasnya.
Bapemperda membahas delapan usulan Ranperda untuk Propemperda 2027, mencakup lima inisiatif DPRD.
Empat usulan inisiatif DPRD telah memiliki draf naskah akademik siap uji.
Satu usulan mengenai perlindungan masyarakat dari perilaku seksual berisiko masih membutuhkan kajian akademis mendalam.
Mahfud berharap seluruh usulan terfinalisasi benar-benar siap dibahas hingga tahap implementasi.
Langkah ini memastikan penggunaan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi warga Sulawesi Tengah.













