Nasional

Calon Wapres Pengganti Gibran Tidak Harus Kader Partai Pengusung

×

Calon Wapres Pengganti Gibran Tidak Harus Kader Partai Pengusung

Sebarkan artikel ini
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Foto: IG @yusrilihzamhd

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyoroti mekanisme penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Ia menegaskan bahwa calon pengganti Gibran tidak harus berasal dari kader partai pengusung Pilpres 2024.

Partai politik pengusung memiliki keleluasaan mengusulkan tokoh nonpartai. Mereka dapat mengajukan figur tersebut untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Yusril, Undang-Undang MD3 telah mengatur mekanisme pengusulan calon wakil presiden pengganti. Ia merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf e beserta penjelasannya. 

Aturan itu menyebutkan bahwa partai atau gabungan partai pengusung Pilpres 2024 berhak mengajukan usulan nama calon.

Yusril menjelaskan, regulasi tersebut tidak membatasi asal-usul kandidat. Partai pengusung boleh mengajukan figur eksternal asalkan mengikuti koridor konstitusional yang berlaku. Tokoh tersebut tentu harus memiliki kapasitas yang layak mendampingi Kepala Negara.

“Salah satu partai pengusung ataupun gabungan partai pengusung itu, menurut pendapat saya, boleh saja mengusulkan orang yang bukan dari anggota partainya,” kata Yusril mengutip Mediaindonesia.com, Rabu (18/11/2026).

Ia menambahkan, partai pengusung akan menyeleksi figur yang memenuhi kriteria. Mereka selanjutnya menyerahkan daftar nama tersebut kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan.

“Bisa saja diusulkan kepada Presiden, mungkin dia seorang tokoh yang dinilai oleh salah satu partai atau gabungan partai pengusung pantas untuk dicalonkan sebagai wakil presiden,” ujar Yusril.

Hak Prerogatif Presiden

Sejumlah nama kandidat potensial pengganti Gibran kini mulai bermunculan di ruang publik. Menanggapi hal itu, Yusril memandangnya sebagai bagian wajar dari dinamika demokrasi.

Ia menilai, aspirasi masyarakat yang mengusulkan berbagai figur sah secara politik. Meski demikian, usulan publik tersebut masih sebatas wacana informal.

“Di masyarakat ada wacana-wacana mengusulkan si A, si B, C, D, dan seterusnya. Itu adalah dinamika dari demokrasi dan kita hargai bahwa ada dinamika dalam masyarakat mengusulkan calon-calon, dan itu sifatnya informal,” tuturnya.

Kendati partai pengusung berhak mengajukan usulan, Kepala Negara tetap memegang keputusan akhir. Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk menyeleksi usulan tersebut. 

Nantinya, Presiden akan menetapkan dua nama calon wakil presiden untuk diajukan kepada MPR.

“Walaupun dikatakan bahwa diusulkan oleh salah satu ataupun gabungan partai pengusung Pilpres 2024, setelah diusulkan sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk memilih dan kita harus menghormati kewenangan Presiden itu,” pungkas Yusril.