DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah menggelar Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulawesi Tengah, Selasa (2/6/2026).
Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Arnila HM Ali, memimpin rapat yang dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Ahmad Adib Susilo, menyerahkan LHP kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dan Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Arnila HM Ali.
Ahmad Adib menjelaskan, BPK melakukan pemeriksaan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah. Pemeriksaan tersebut berpedoman pada empat aspek utama.
“Pemeriksaan dilakukan berdasarkan empat aspek utama, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Capaian itu sekaligus menandai keberhasilan Sulawesi Tengah mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut.
Pertahankan WTP di Tengah Tantangan
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus menjaga tata kelola keuangan secara baik dan bertanggung jawab.
“Saya tentu sangat berbahagia dengan capaian Sulawesi Tengah yang tetap mempertahankan WTP sebanyak 13 kali. Ini juga menjadi sebuah surprise bagi saya pribadi karena ini merupakan tahun pertama pemerintahan saya,” ungkapnya.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
Anwar menilai, capaian tersebut memiliki makna penting bagi keberlanjutan tata kelola pemerintahan daerah. Pasalnya, Sulawesi Tengah mampu mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang baik meski menghadapi berbagai tantangan.
“Kalau selama 12 tahun sebelumnya selalu WTP, kemudian tahun ini tidak WTP, tentu akan menjadi penilaian yang tidak baik. Alhamdulillah, ini sebuah kebahagiaan dan prestasi yang luar biasa karena kami mampu mempertahankan capaian tersebut di tengah berbagai tantangan, termasuk kebijakan efisiensi,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Sulawesi Tengah. Kedua lembaga berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
