WAKIL Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulteng, Senin (5/10/2026). Rapat di Ruang Sidang Utama ini membahas penyusunan RAPBD tahun anggaran 2027.
Rapat paripurna ini menjadi momentum krusial siklus perencanaan anggaran daerah. Pemprov Sulteng menegaskan RAPBD 2027 bukan sekadar dokumen keuangan tahunan. Dokumen ini menjadi instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Reny menekankan pentingnya orientasi hasil penggunaan anggaran daerah.
“Setiap program RAPBD 2027 tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Program harus memiliki outputdan outcome jelas, terukur, serta berdampak nyata,” ujarnya dalam siaran pers yang Eranesia.id terima, Selasa (6/10/2026).
Menghadapi keterbatasan fiskal daerah, Pemprov Sulteng menggalang sinergi ketat. Sinergi ini melibatkan DPRD, dunia usaha, dan masyarakat.
Dari sisi pendapatan, Pemprov berfokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemprov juga meningkatkan kepatuhan pajak serta mengelola pendapatan transfer pusat secara cermat.
Dari sisi belanja, Pemprov memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemprov menyalurkan alokasi ke sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi, hingga penanggulangan kemiskinan.
“Masukan DPRD sangat penting agar RAPBD makin responsif. Setiap rupiah APBD harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat,” ungkap Reny.
Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim memimpin rapat paripurna ini. Tiga Wakil Ketua mendampinginya, yaitu Aristan, Syarifuddin Hafid, dan Ambo Dalle.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Sekda Provinsi, anggota DPRD, serta jajaran kepala perangkat daerah ikut menghadiri rapat.
