BUPATI Parigi Moutong, Erwin Burase, menyoroti sejumlah kendala pelaksanaan program nasional saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2026 yang dibuka Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Gedung Serbaguna Matano Morowali, Rabu (13/5/2026).
Dalam paparannya, Erwin menegaskan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Parigi Moutong masih menghadapi pelbagai persoalan, mulai dari distribusi yang belum merata hingga minimnya koordinasi dengan pemerintah daerah.
Saat ini, Parigi Moutong telah mengoperasikan 21 dapur Sentra Penyediaan Pangan Bergizi (SPPG).
Dari total 841 sekolah, sebanyak 354 sekolah telah menerima manfaat program dengan jumlah sekitar 28 ribu siswa.
Namun, Erwin menilai, penyebaran dapur MBG masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan eks Parigi dan sekitarnya.
Padahal, wilayah Parigi Moutong membentang hingga 512 kilometer dari perbatasan Poso sampai Gorontalo.
“Wilayah utara dan daerah terpencil sampai sekarang belum merasakan manfaat program ini dan terus menyampaikan keluhan,” ujarnya.
Erwin juga menyoroti proses penunjukan lokasi dapur MBG yang berlangsung tanpa koordinasi maksimal dengan pemerintah daerah.
Kondisi tersebut menyebabkan layanan belum menjangkau wilayah terpencil.
Selain itu, distribusi makanan yang sering dilakukan menjelang akhir jam sekolah membuat makanan lebih banyak dibawa pulang dibanding dikonsumsi langsung di sekolah sesuai tujuan program.
“Proses pembagian makanan juga memakan waktu sekitar 30 menit dan mengganggu kegiatan belajar mengajar,” katanya.
Erwin mengungkapkan, masih ada 78 sekolah di daerah terpencil yang belum mendapatkan layanan MBG.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mengusulkan pembangunan 61 titik dapur baru untuk memperluas jangkauan program.Ia juga menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah di Parigi Moutong yang mencapai sekitar 13.500 anak, terutama di Kecamatan Tinombo, Palasa, dan Tomini.
Menurut Erwin, kondisi tersebut membutuhkan percepatan pembangunan sarana pendidikan serta perluasan program sosial dan pendidikan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Di bidang kesehatan, Erwin menyebut, tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Parigi Moutong meningkat menjadi 89,89 persen melalui kolaborasi program Berani Sehat bersama BPJS Kesehatan.
Pemerintah daerah juga menyediakan layanan ambulans gratis untuk pasien dan pengangkutan jenazah dari wilayah terpencil, serta menanggung biaya pengobatan kasus tertentu yang tidak dicover BPJS.
Selain itu, angka stunting di Parigi Moutong turun dari 8,7 persen menjadi 8 persen pada periode 2024–2025 dan menjadi penurunan tertinggi di Sulawesi Tengah.
Dalam sektor ekonomi dan sosial, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah membangun 32 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari total 283 desa dan kelurahan.
Tiga koperasi di antaranya telah beroperasi penuh.Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat serta 6.000 unit rumah tidak layak huni dari total kebutuhan sekitar 21 ribu unit rumah.
Sementara di sektor pangan, Parigi Moutong masih mencatat surplus beras sekitar 100 ribu ton per tahun.
Namun, produksi pertanian mulai menurun pada 2026 akibat banjir yang merendam lahan persawahan karena belum adanya normalisasi sungai.
Menutup paparannya, Erwin meminta pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten memperkuat sinergi agar seluruh program Asta Cita berjalan merata hingga ke wilayah terpencil.
Sumber : Diskominfo Parigi Moutong | Editor : Muh Taufan
