PEMERINTAH Kota (Pemkot) Palu mengambil langkah tegas meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemkot mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi (monev) lapangan.
Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menyampaikan instruksi tersebut saat memimpin rapat monev Program MBG. Rapat berlangsung di Auditorium Setda Kota Palu, Kamis (12/11/2026).
Sekretaris Daerah Kota Palu sekaligus Ketua Satgas MBG, Irmayanti Petalolo, turut hadir dalam pertemuan itu.
Rapat juga diikuti Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Moh Fahri, para kepala SPPG, perwakilan Polresta Palu, dan mitra pelaksana.
Imelda menjelaskan, tim telah mengevaluasi 13 dari total 37 SPPG yang beroperasi di Kota Palu.
Hasil pengecekan menemukan sejumlah persoalan serius yang menuntut perbaikan segera, meliputi pengelolaan limbah dan operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Selain itu, tata kelola sampah dapur. Dan standar penyimpanan bahan makanan.
Akibat temuan tersebut, pemerintah menghentikan sementara operasional tiga SPPG hingga pengelola memenuhi standar kelayakan.
“Monitoring dan evaluasi ini kami lakukan terkait berbagai kejadian yang ditemukan di dapur-dapur MBG. Apalagi ini merupakan program pemerintah pusat yang menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo,” ujar Imelda.
Ia menegaskan, manfaat Program MBG langsung menyasar anak-anak sekolah. Karena itu, pengelola wajib menjaga keamanan pangan pada setiap tahapan pengolahan makanan.
“Program ini sangat bagus dan tepat bagi anak-anak yang membutuhkan. Tetapi ketika pengolahannya tidak baik, yang menjadi perhatian masyarakat bukan hanya kepala SPPG, tetapi juga pemerintah daerah,” ungkap Imelda.
Sebagai langkah konkret, Pemkot memerintahkan seluruh kepala SPPG dan mitra menyusun rencana aksi perbaikan. Dokumen tersebut harus memuat jadwal pelaksanaan yang jelas serta bukti pendukung.
Pengelola wajib memprioritaskan pembenahan IPAL, pemantauan kualitas air limbah, dan pengelolaan sampah sesuai tenggat waktu.
Di sisi lain, perangkat daerah teknis akan mendampingi sekaligus memverifikasi hasil perbaikan langsung di lapangan.
Pemkot juga menjadwalkan rapat evaluasi berkala untuk mengawal seluruh rekomendasi.
Langkah pengawasan ketat ini menjamin Program MBG berjalan sesuai standar dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.
