HeadlineRegional

Darurat Karhutla di Sulawesi Tengah: Saatnya Pencegahan Berbasis Desa Jadi Prioritas

×

Darurat Karhutla di Sulawesi Tengah: Saatnya Pencegahan Berbasis Desa Jadi Prioritas

Sebarkan artikel ini
Berdasarkan informasi awal, buangan puntung rokok pengendara motor diduga menjadi pemicu utama kebakaran. Pengendara tersebut melintas di sepanjang jalan Desa Toipan. Dok: BPBD Sulteng

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) menjadi ancaman serius bagi Sulawesi Tengah sepanjang periode kemarau 2026. 

Data SiPongi Kementerian Kehutanan berdasar pantauan satelit Terra/Aqua NASA mencatat jumlah titik panas (hotspot) di Sulteng periode 1 Januari–15 Juni 2026 menembus 1.007 titik. 

Angka ini melonjak tajam 205 persen ketimbang periode sama tahun 2025 yang hanya 330 titik.

Lonjakan turut melanda luas lahan terbakar. Sepanjang Januari–Juni 2026, total area karhutla mencapai 4.147 hektare menjadi rekor tertinggi sejak 2019. 

Catatan terbaru KLHK bahkan menempatkan Sulteng masuk dalam daftar 10 besar provinsi dengan titik panas terbanyak di Indonesia.

Tojo Unauna Ditetapkan Siaga Darurat

Kabupaten Tojo Unauna menjadi salah satu daerah paling terdampak. Pada 17 Agustus 2026, karhutla menghanguskan sekitar 20 hektare lahan di kawasan Gunung Kalendang, Desa Balinggara. 

Kebakaran tersebut berulang setelah insiden serupa melanda area yang sama pada akhir Juli 2026.

Merespons ancaman tersebut, Bupati Tojo Unauna merilis Surat Keputusan Nomor 100.3.3.2/20/BPBD/2026 pada 19 Agustus 2026 yang menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla. 

Selain Tojo Unauna, data NASA FIRMS merekam sebaran titik api dalam sepekan terakhir di Morowali, Banggai, Poso, Banggai Kepulauan, Buol, dan Tolitoli.

Seruan Aksi Kolaborasi Sipil

Kondisi kritis ini memicu pernyataan sikap bersama dari koalisi enam organisasi masyarakat sipil.

Karsa Institute, IMUNITAS, KOMIU, Libu Perempuan, Perkumpulan Evergreen Indonesia, dan ROA. 

Direktur Eksekutif Karsa Institute, Rahmat Saleh, menegaskan bahwa fenomena El Nino 2026 berpotensi menjadikan karhutla tahun ini sebagai bencana terbesar dalam sedekade terakhir di Sulteng.

“Koalisi mendesak pemerintah daerah segera mengaktifkan posko terpadu tanggap darurat di tingkat kabupaten hingga kecamatan,” ungkapnya dalam siaran pers yang Eranesia.id terima, Sabtu (22/8/2026).

Selain itu koalisi meminta pemerintah memperkuat mitigasi jangka panjang berbasis desa lewat tujuh langkah utama:

  • Sistem Peringatan Dini: Membangun deteksi berbasis kondisi cuaca dan pantauan hotspot.
  • Kapasitas Warga: Melatih masyarakat desa untuk deteksi awal dan penanganan kebakaran.
  • Pertanian Tanpa Bakar: Mendorong pembukaan lahan olahan ramah lingkungan.
  • Aturan Desa: Menyusun regulasi dan kesepakatan lokal terkait pencegahan api.
  • Perlindungan Ekosistem: Menjaga keanekaragaman hayati dan kawasan hutan tutupan.
  • Integrasi Perencanaan: Memasukkan risiko karhutla dalam APBD/APBDes.
  • Sinergi Lintas Sektor: Menggalang kolaborasi Pemda, KPH, aparat penegak hukum, akademisi, dan warga.