CAKUPAN kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Palu terus meningkat. Dinas Sosial Kota Palu mencatat 99 persen warga telah terdaftar.
Warga mendaftar melalui jalur mandiri maupun program bantuan pemerintah. Kepala Dinsos Kota Palu, Susik, mengonfirmasi capaian tersebut.
“Pemkot Palu menanggung iuran sekitar 40 ribu hingga 50 ribu jiwa,” kata Susik di Palu, Jumat (6/11/2026).
Pemerintah Kota Palu mengalokasikan anggaran Rp28 miliar setiap tahun. Dana ini menjamin keberlangsungan kepesertaan BPJS gratis bagi warga penerima bantuan.
Susik menjelaskan, program prioritas ini menyasar warga kelompok Desil 1 hingga Desil 5. Kelompok ini sangat membutuhkan dukungan akses layanan kesehatan.
Pemerintah kota tidak sekadar mendaftarkan warga. Mereka mendorong masyarakat aktif memanfaatkan kartu BPJS saat membutuhkan pengobatan.
“Kami minta masyarakat segera menggunakan fasilitas BPJS gratis ini,” tegas Susik.
Dinsos Palu gencar bersosialisasi lewat pelbagai dialog warga. Langkah ini bertujuan agar masyarakat rutin memeriksa status kepesertaan mereka.
Susik mengimbau warga tidak mengabaikan fasilitas jaminan pemerintah. Pemanfaatan BPJS membebaskan masyarakat dari beban biaya pengobatan mandiri.
Pemkot Palu mengajak warga mengoptimalkan seluruh program bantuan kesehatan. Sinergi program kota,provinsi, dan pusat memperkuat perlindungan sosial masyarakat.
