BADAN Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, penajaman sasaran penerima manfaat, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia.
Langkah tersebut bertujuan memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, menyampaikan hal itu dalam Konferensi Pers BGN di Kantor Pusat BGN, Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi awal jajaran pimpinan baru BGN untuk menyusun arah kebijakan dan langkah strategis program ke depan.
Menurut Nanik, BGN saat ini memprioritaskan penggunaan anggaran dan sumber daya secara efektif agar mampu memberikan dampak nyata bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan terus meningkat,” ujar Nanik dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (5/6/2026).
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN menata kembali berbagai aspek pelaksanaan program. BGN memfokuskan penerima manfaat kepada kelompok prioritas, memberlakukan moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta mengoptimalkan pemanfaatan dapur yang telah beroperasi.
Selain itu, BGN memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini bertujuan memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, dan kualitas sumber daya manusia.
Melalui upaya tersebut, BGN ingin memastikan setiap makanan yang diterima penerima manfaat memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
Nanik mengatakan penataan program juga menjawab tantangan pemerataan layanan di berbagai daerah.
“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi. Sementara itu, sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu, kami melakukan penataan agar seluruh anak Indonesia dapat merasakan manfaat program secara merata,” kata Nanik.
Untuk memperluas jangkauan layanan, BGN menyiapkan berbagai skema pelaksanaan MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T. BGN tidak hanya mengandalkan pembangunan fasilitas baru, tetapi juga mengoptimalkan sarana yang sudah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, dan fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan operasional.
BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Mitra tersebut meliputi badan usaha milik negara, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, dan berbagai pihak lainnya yang ingin mendukung perluasan layanan MBG.
Dalam kesempatan yang sama, Nanik menegaskan bahwa kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama selama proses konsolidasi berlangsung.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan penguatan tata kelola akan dilakukan melalui peningkatan sistem pengendalian internal, integrasi data, validasi informasi, serta pengembangan sistem yang lebih terstruktur dan terukur.
Menurutnya, tata kelola yang baik harus bertumpu pada sistem yang kuat agar program berjalan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan didukung data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola,” tandas Nanik.
Dalam penajaman sasaran program, BGN juga memperkuat intervensi bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut menjadi sasaran strategis dalam upaya pencegahan stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
