WAKIL Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2026 secara virtual, Senin (7/9/2026). Ia mengikuti acara dari ruang kerjanya.
Kemendagri menyelenggarakan forum nasional ini. Forum ini bertujuan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi. Selain itu, forum mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam acara ini, sejumlah pejabat mendampingi Wakil Wali Kota. Mereka meliputi Staf Ahli Bidang Ekonomi, perwakilan DPKP, Disperindag, Pengadilan Negeri Palu, serta instansi terkait.
Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, memberi arahan dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan pentingnya peran aktif seluruh pihak.
“Pemerintah pusat tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sendirian. Kita butuh kolaborasi kuat dengan pemerintah daerah,” ujar Tito via Zoom.
Menurutnya, kerja sama membuat kebijakan lebih tepat sasaran. Kebijakan yang konsisten memberi dampak luas bagi masyarakat.
Tito menekankan peran strategis setiap kementerian dan lembaga. BPS bertugas menyajikan data akurat guna mengukur dampak kebijakan. Kementerian PPN/Bappenas menjaga arah pembangunan. Sementara itu, Kemendagri mengawal pelaksanaan kebijakan di daerah.
Kemendagri mendorong pemda menjalankan langkah strategis. Pemda perlu mempercepat penyerapan APBD secara tepat sasaran. Selain itu, pemda wajib membangun birokrasi bersih dan menjaga keamanan. Pemda harus memantau harga pasar serta mengevaluasi kebijakan secara berkala.
Menanggapi arahan tersebut, Pemkot Palu menegaskan komitmennya. Imelda Liliana Muhidin siap memperkuat pengendalian inflasi di daerahnya.
“Kami mewujudkannya melalui sinergi bersama TPID, OPD teknis, dan seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Imelda.
Pemkot Palu optimistis mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Pemkot juga ingin melindungi daya beli masyarakat. Langkah ini sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
